Dana Kelurahan Rp2,2 Miliar Ngendap di Kasda

  • Whatsapp
Dana Kelurahan Rp2,2 Miliar Ngendap di Kasda

Kabarmadura.id/Sampang-Tahun ini, semua kelurahan di berbagai daerah, tak terkecuali di Kabupaten Sampang mendapat kucuran dana kelurahan. Hal itu sebagaimana diataur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sayangnya hingga akhir triwulan kedua tahun 2019, dana untuk kelurahan di wilayah Sampang belum cair.

Besaran dana kelurahan di Sampang sekitar Rp2,2 miliar. Setiap kelurahan mendapat kucuran dana sekitar Rp381 juta. Sementara jumlah kelurahan ada 6, meliputi Kelurahan Banyuanyar, Dalpenang, Gunung Sekar, Karang Dalem, Polagan dan Rong Tengah.

Camat Sampang Yudhi Adidarta Karma berujar, semua perencanaan dan RAB penggunaan dana kelurahan di wilayahnya sudah siap, hanya saja tinggal nunggu proses pencairan. Program dana kelurahan itu, diakui mengalami sedikit keterlambatan pencairan, sebab sudah memasuki pertengahan tahun. Namun hal itu dianggap wajar karena masih tahun pertama.

Menurut dia, mekanisme pencairan dana kelurahan tersebut, sampai saat ini belum ada kejelasan, apakah dilaksanakan per triwulan, setiap pengajuan kegiatan atau satu kali dalam satu tahun anggaran? Pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis juknis dari pemerintah kabupaten dan pusat.

”Prinsipnya, semua kelurahan di Sampang sudah siap mencairkan, semua persyaratan sudah lengkap, tinggal menunggu juknis proses pencairannya,”ujar Yudhi Adidarta Karma kepada Kabar Madura, (25/6).

Yudi, sapaan akrabnya, menjelaskan, tujuan utamanya program dana kelurahan itu dalam rangka  mengembangkan kelurahan, karena selama ini yang dapat kucuran dana langsung dari pusat dan daerah hanya desa.

Untuk itu, lanjut Yudi. dengan kucuran dana kelurahan tersebut, ke depan semua kelurahan khususnya wilayah Sampang lebih berkembang dan maju. Di sisi lain, kelurahan tidak terganggu dengan instansi yang ada di kabupaten, akan tetapi kelurahan bisa menganggarkan dan merencanakan sendiri kebutuhan dari masyarakat kelurahannya.

”Peruntukan dana kelurahan ini sudah ada juknisnya tersendiri dan diatur dalam permendagri, di antaranya pemenuhan dan pengembangan sarana parasana, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat,”ungkapnya.

Disinggung soal sumber dana, Yudi mengaku dana kelurahan itu langsung dari pemerintah pusat dan dana sharing dari pemkab setempat. Saat ini, dana masih ada di kas daerah, karena belum dicairkan, masih menunggu juknis pencairan turun.

”Untuk saat ini, dana tetap ada di kas daerah, karena pencairan belum bisa diproses masih nunggu juknisnya,”jelasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang dihimpun Kabar Madura dari berbagai sumber, pemerintah RI menganggarkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun yang dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Pemerintah mengelompokkan kelurahan menjadi tiga kategori, yaitu kelompok kelurahan yang sudah baik, kelompok kelurahan yang masih sedang, dan kelompok kelurahan tertinggal. (sub/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *