oleh

Dana Operasional Ditengarai Tidak Sesuai APBDes

DPMD Janji Kroscek Realisasi di Lapangan

Kabarmadura.id/Sampang-Realisasi operasional, honorarium perangkat desa di sejumlah desa di Kabupaten Sampang, ditengarai tidak sesuai dengan data yang tertera di Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Indikasinya, dana operasional desa yang dialokasikan dari Anggaran Dana Desa (ADD) di masing-masing desa sangat tinggi, rata-rata per desa nilainya hampir sekitar Rp300-400 juta, sementara realisasi tidak lapangan tidak sesuai dengan pagu tersebut.

Atas kondisi tersebut, para pegiat Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koordinator Daerah (Korda) Sampang, mendatangi dan meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, untuk melakukan evaluasi terhadap program tersebut, mengingat dana desa di Sampang sudah berjalan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Namun mayoritas Desa di wilayah itu, masih belum mandiri dan maju.

Mereka mewanti-wanti, agar pihak DPMD untuk segera mengevaluasi terkait perangkat desa yang masih bergantung kepada pendamping desa, maupun kepada pihak kecamatan terkait dengan penyusunan APBDEs dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Untuk alokasi biaya operasional terhadap pengelolaan dana desa ini, dari tahun ke tahun alokasinya cukup signifikan, kami masih meragukan proses pemberdayaan, utamanya terkait operasional pengelolaan dana desa ini,” kata Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Sidik, Kamis (17/10)

Pria yang akrab disapa Didik itu menyampaikan, hasil audiensi dengan pihak DPMD Sampang, hingga saat ini sudah sekitar 90 pencapaian realisasi program tersebut. Artinya, desa-desa di kota Bahari diklaim sudah banyak yang bisa mandiri dan bisa menggarap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sehingga tidak bergantung kepada kecamatan dan pendamping.

“Yang jelas, kami tidak langsung percaya tanpa pembuktian riil di lapangan, kami akan kroscek ke masing-masing desa, untuk memastikan kebenaran desa di Sampang yang diklaim sudah mayoritas mandiri ini,” ungkapnya.

Sambung dia, berdasarkan APBDes di salah satu desa di Sampang terkait pembelanjaan kertas, ATK, operasional dan honorarium perangkat, postur anggarannya tergolong sangat besar. Manakala anggaran untuk kebutuhan itu betul-betul terealisasi sesuai yang tertera di APBDes dan mengacu pada peraturan, maka pihaknya sangat yakin desa di Sampang sudah maju dan mandiri, serta rakyatnya sejahtera. 

Namun dirinya mengungkapkan, masih dimungkinkan ada ketidaksesuaian, karena realisasi di banyak desa, baik anggaran operasional, honorarium perangkat banyak yang belum sesuai dengan yang tertuang dalam APBDes masing-masing desa.

“Yang jelas, kami masih mencurigai, dana operasional, honorarium dan tunjangan perangkat dalam APBDes yang tergolong tinggi ini, tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Bina Pemerintah Desa DPMD Sampang Suhanto berkelit, salah satu parameter untuk menentukan sukses dan tidaknya realisasi dana desa itu, yakni terkait tahapan pengajuan yang tepat waktu.

Hingga saat ini, hanya tersisa sekitar 10 persen desa yang melakukan tahap pengajuan yang didasari pada laporan pertanggung jawaban (lpj) desa di Sampang, belum bagus. Hal itu dapat dibuktikan pada tahap pengajuan pencairan DD/ADD tahap 3 kemarin, hanya tinggal 13 dari 180 desa yang tidak tepat waktu, karena beberapa faktor.

Selain itu, terkait penggunaan perangkat desa. Dirinya mengaku, hingga saat ini di Sampang masih banyak ditemui perangkat yang menjalankan tugasnya kurang baik. Sementara untuk postur anggaran ATK, operasional dan honorarium di APBDes yang besar itu, pihaknya berjanji masih akan melakukan kroscek lebih lanjut melalui pemerintah kecamatan dan akan melakukan evaluasi.

“Terkait penganggaran ATK, operasional dan honorarium ini, masih akan kami kroscek dan evaluasi, karena dimungkinkan masih ada desa yang hanya di mark up saja, sedangkan pemanfaatan tidak optimal,” dalihnya.

Untuk diketahui, honor perangkat desa sesuai peraturan Bupati (Perbup) Sampang untuk Kepala Desa Rp1,5 Juta, Sekdes 1,2 juta, Kemudian Dibawahnya Rp1 juta. (sub/pin)

Komentar

News Feed