oleh

Dana Penyertaan Modal PDAM Ngendap

Kabarmadura.id/PAMEKASAN-Akibat belum adanya payung hukum, anggaran milik PDAM Pamekasan mengendap. Anggaran tersebut berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk tahun anggaran 2019.

Dana yang menjadi andalan PDAM untuk melaksanakan pengembangan itu, tidak bisa digunakan, lantaran legislatif belum membuat peraturan daerah (perda). Dana itu sebesar Rp3 miliar. Rrencananya digunakan untuk operasional serta peningkatan sarana dan prasarana PDAM.

Bahkan, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik mengatakan, draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal untuk PDAM tersebut, sampai saat ini belum dikirim dari eksekutif. Akibatnya, draf tersebut belum masuk program legislasi daerah (prolegda).

Indikasi belum dikirim dari eksekutif, karena sampai saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPRD  Pamekasan juga belum menyerahkan draf raperda tersebut ke Komisi II DPRD Pamekasan, sehingga dipastikan belum masuk prolegda. Akibatnya, dana PMD itu terpaksa mengendap dan tidak bisa digunakan.

“Pokoknya komisi II hanya menunggu, termasuk menunggu dari Bamus,” ujarnya, Rabu (13/3).

Sementara itu, Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar membenarkan bahwa telah mendapat PMD sebesar Rp 3 miliar. PDAM tidak akan merealisasikan program yang dibiayai dari anggaran tersebut, jika tidak ada payung hukum yang jelas.

Namun Agoes mengklaim, draf rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyertaan modal itu, sudah dilayangkan ke DPRD beberapa tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada pembahasan. Dia berharap, perda tersebut bisa cepat dirampungkan, sehingga pembenahan sarana dan prasarana pelayanan PDAM bisa segera dilaksanakan.

Dana Rp 3 miliar, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebenarnya, diberikan pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Nilainya mencapai Rp6 miliar. Namun yang terserap hanya Rp3 miliar.

“Dana, Rp3 miliar sisanya akan dicairkan tahun ini,” bebernya. (km45/waw)

Komentar

News Feed