oleh

Dana Refocusing Senilai Rp95,8 M Belum Dibahas dengan Legislatif

Kabarmadura.id/SUMENEP-Dana refocusing anggaran senilai Rp95,8 miliar belum bisa digunakan. Pasalnya, hingga saat ini hasil refocusing tersebut belum dikonsultasikan dan dirapatkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir. Realokasi utnuk dana untuk penanganan wabah Covid-19 tersebut belum dibahas bersama antara pemkab dan DPRD.

“Hingga saat ini dana refocusing masih belum ada pembahasan dengan DPRD, tetapi, nantinya pasti diajukan ke DPRD,” katanya Rabu (22/4/2020).

Anggaran tersebut nantinya harus diajukan ke DPRD untuk dilakukan rasionaliasi. Meski demikian, DPRD akan terus mendukung anggaran yang telah disepakati oleh pemkab, dengan catatan dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Kami siap mendukung dan akan dilakukan pengawasan,” paparnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dulsiam.  Menurutnya, dana refocusing saat ini masih belum dilakukan rapat bersama DPRD.

“Jika dibahas dengan DPRD nantinya anggaran tersebut sudah fiks beradasarkan rasionalisasi bersama DPRD,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pembahasan tersebut nantinya termasuk pengurangan anggaran dari OPD khususnya yang bersifat pembangunan fisik. Misalnya, pengurangan dana gedung, serta pembangunan jalan dan proyek lainnya.

“Karena anggaran semula dibahas bersama DPRD maka untuk pengurangan juga harus disosialisasikan dengan DPRD,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Semenep Edy Rasiadi mengatakan, pemkab saat ini sudah mengusulkan senilai Rp95,8 untuk refocusing atau relokasi anggaran. Dana tersebut bersumber dari anggaran kegiatan di masing-masing OPD dan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2019.

“Dana tersebut nantinya akan diberitahukan pada Dewan Perwakilan Daerah DPRD,” ujarnya. .

Dijelaskan, anggaran tersebut akan dipergunakan untuk kesehatan, jaringan pengaman sosial, usaha dan lainnya. Selanjutnya, menurutnya, refocusing sangat perlu sebagai tambahan penanganan Covid-19.

“Hal tersebut karena juga ada Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan SK Kemendagri Nomor 20 tahun 2020,” ujarnya. (imd/pai)

Komentar

News Feed