oleh

Dana Sosialisasi Cegah Kekerasan Seksual se-Kabupaten hanya Rp47 Juta

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Anggaran pencegahan kejahatan pelecehan seksual dan kekerasan pada perempuan dan anak masih minim. Nilainya hanya Rp47 juta setahun.

Dengan anggaran itu, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DKBPPPA) Bangkalan hanya bisa menggelar sosialisasi kecil di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kokop, Tanjung Bumi dan Kamal.

Kepala DKBPPPA Bangkalan Amina Rahmawati melalui Kabid Perlindungan Anak Ismanto menyampaikan, kegiatan promotif preventif untuk pencegahan itu memang dapat anggaran yang kecil, kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya.

“Kalau sosialisasinya ada, karena itu sangat perlu. Tapi anggarannya memang minim,” kata Ismanto.

Pilihan di Kecamatan Kokop, Tanjung Bumi, dan Kamal, karena mengacu pada rawannya tindak kejahatan di tiga kecamatan tersebut. Selain itu, pelaksanaannya juga harus dibatasi dengan jumlah peserta hanya 25 orang. Sehingga menurut Ismanto, hal itu jauh dari kata ideal. Sebab, seharusnya sasarannya dalam satu kegiatan setidaknya berjumlah 40 orang.

“Mau bagaimana lagi, anggarannya hanya cukup segitu, kami akan ikutkan tokoh masyarakatnya,” terangnya mengenai sasaran peserta yang akan dilibatkan.

Dana sosialisasi yang disediakan, kata Ismanto, seharusnya bisa mencukupi hingga 18 kecamatan. Sebab, jika ingin ideal dan langkah pencegahan maksimal, maka seharusnya setiap kecamatan diberikan sosialisasi.

“Idealnya semua kecamatan kami berikan sosialisasi, karena ini merupakan upaya pencegahan yang tepat,” ucapnya.

Menurut aktivis Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Bangkalan (HMPB) Mansyur, upaya pemerintah harusnya ditekankan pada upaya pencegahan. Sebab, jika menunggu terjadinya kasus pelecehan, tentu itu sudah berbeda penanganannya.

“Tugas pemkab ini kan untuk mencegah, kalau sudah terjadi ini kan sudah beda ranah penanganannya,” terang Mansyur.

Pihaknya meminta agar pemerintah lebih serius melihat permasalahan seksual seperti itu. Sebab, jika dibiarkan, kejadian dan kasus serupa akan terjadi berulang. Lantaran belum pahamnya masyarakat tentang resiko dan dampak dari perilaku itu.

“Kalau mau serius, anggarannya dan pelaksanaan sosialisasi tentu tidak akan timpang, salah satunya dengan bekerja sama dengan organisasi kepemudaan di setiap desa,” tekannya. (km59/waw)

Komentar

News Feed