KABARMADURA.ID | SUMENEP-Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Sumenep sudah mendapatkan bantuan keuangan (BK), baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep. Namun hingga saat ini, baru dua desa yang sudah menikmati bantuan tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Sumenep Fadholi mengatakan, hingga masuk awal triwulan keempat, BK tersebut baru cair di dua desa, sementara terdapat 330 desa di Sumenep. Dari jumlah desa tersebut, terdapat 324 BUMDes yang terbentuk.
“Belum tahu desa-desa mana saja, tetapi sudah ada dua desa, soalnya belum kami cek,” kata dia.
Alasan tidak cair secara bersamaan memang ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, seperti harus melengkapi susunan kepengurusan pengelola BUMDesnya.
“Tapi bakal dimaksimalkan bakal cair bulan ini,” paparnya.
Fadholi mengaku sudah melakukan beberapa hal untuk kemajuan BUMDes, termasuk pembinaan secara intensif, biasanya pihaknya mendorong dengan bantuan stimulan.
Hal itu dilakukan agar keberadaan BUMDes tidak hanya sekadar terbentuk, tetapi harus mempunyai timbal balik kepada desa, terutama di sektor ekonomi desa.
“Memang kami aktif melakukan pendampingan ke desa-desa sudah,” imbuhnya.
Sekadar diketahui, memang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep diberikan BK sebesar Rp100 juta kepada empat BUMDes di tahun 2022, sementara dari Pemprov Jatim ada 6 sebesar Rp75 juta.
BK yang bersumber dari APBD Sumenep 2022 diberikan kepada BUMDes yang bergerak di bidang peningkatan wisata seperti di Kebun Dadap Timur, Desa Pagar Batu, Desa Aeng Tong-tong dan Desa Soddara.
Sementara yang mendapatkan BK Provinsi Jatim dengan masing-masing mendapatkan Rp75 juta di antaranya Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan, Desa Mandala Kecamatan Rubaru, Desa Kebonagung Kecamatan Kota, Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura, Desa Rombiya Timur Kecamatan Ganding dan Desa Gunggung Kecamatan Batuan.
Pewarta: Moh. Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
