Dari Malang, Merajut Harmoni

  • Whatsapp

Oleh: Mahathir Muhammad Iqbal

Staf Pengajar Departemen Ilmu Pemerintahan UNIRA Malang

1 April menjadi hari yang spesial bagi masyarakat Kota Malang. Tanggal tersebut menjadi hari lahir Kota kebanggaan Arek-Arek Malang. Tepat pada tahun 2020 ini, Kota Malang akan berusia 106 tahun. Saya ingin membawa anda flashback sejenak. Ketika Kota Malang sedang memperingati ultahnya yang ke-103 pada tahun 2017 yang lalu,  kota Malang mengambil tema “Harmoni Merekat Nilai Kebangsaan”.

Kepala Bagian Humas Pemkot Malang, Nurwidianto mengatakan tema itu diharapkan bisa menjadi jembatan dan tali perajut keberagaman di Kota Malang. (tribunnews.com). Tema ini menjadi relevan untuk ditengah-tengah menguatnya fenomena populisme di dunia.

Dalam sekala internasional, kita bisa ambil contoh misalnya, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun lalu menjadi pertanda kekuatan politik populis kini mendunia. Dan Trump menjadi sosok nyata bagaimana gerakan politik populis yang bergerak ke arah konservatif sedang bangkit. Itu diwakili dengan adanya Steve Bannon, tokoh konservatif – cenderung beraliran Neo Nazi – yang menjadi kepala kampanye Trump selama ini.

Tetapi, harus diakui bahwa populisme tak selamanya menang. Paling tidak, hal itu ditunjukkan oleh hasil pemilu di Belanda. Bahkan, Harian Amerika Serikat Washington Post dalam tajuknya menulis komentar: hasil pemilu parlemen Belanda yang menunjukkan kekalahan tokoh populis kanan Geert Wilders bisa jadi indikator bagi pemungutan suara di Perancis dan Jerman yang digelar tahun ini. 

Di kedua negara penting Uni Eropa itu, juga terlihat tren menguatnnya sikap anti warga asing. Hasil perolehan suara itu dinilai sebagai pukulan telak bagi sikap anti orang asing dan populisme. Belanda kini menjadi pemutus rangkaian distorsi yang dimulai dengan referendum Brexit, dilanjutkan dengan kemenangan Donald Trump dalam pemilu presiden AS serta munculnya skeptisme pada integrasi Eropa.

Sementara harian terkemuka AS lainnya The New York Times walau komentarnya juga bernada memuji, tapi di dalamnya terselip peringatan cukup keras. Hasil pemilu di Belanda menunjukkan adanya ketidak percayaan kepada kelompok ekstrim kanan untuk memegang tampuk kekuasaan. Walau begitu Wilders berhasil menanamkan gagasannya kepada kelompok “mainstream” Belanda. Sebagian pemilih tetap memberikan suara bagi partai kanan yang melontarkan pesan tanpa kompromi saat kampanye. Hal ini akan ikut mempengharuhi politik dari pemerintahan koalisi baru.

Dalam konteks lokal, kita bisa melihat Jakarta. Pada pilkada tahun 2012, putaran kedua yang mempertemukan Jokowi-Ahok dan Fauzi-Ramli semakin memanas, dan mengarah pada potret pesta demokrasi yang tak lagi sehat dan mencerdaskan. Waktu itu, di sebuah areal pemakaman, saya membaca sebuah spanduk yang mengingatkan bahwa memilih pemimpin nonmuslim adalah haram, sama belaka hukumnya dengan makan daging babi bagi umat Islam.

Ada spanduk yang menyerukan secara tegas: “Jangan pilih pemimpin yang kafir, jangan jual akidah Anda untuk memilih pemimpin yang kafir”. Selain ajakan untuk tidak memilih pemimpin yang kafir, ada juga spanduk yang berisi pernyataan dukungan dan kesetiaan: “Komunitas Tionghua dan umat Kristiani bangsa menjadi pendukung setia Jokowi-Ahok, ayo buktikan di putaran kedua”.

Tahun ini, akibat pilkada yang direpresentasikan dengan kontestasi politik dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sentimen primordialisme kembali dijadikan senjata ampuh untuk menghujam lawan politik. Di masjid-masjid tertera sebuah tulisan sarkastik, “Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung dan Pembela Penista Agama”.

Muhammad Ridha, dalam tulisannya yang berjudul “Merebut Populisme” menyatakan bahwa beberapa masa ke depan, politik Indonesia akan tetap berada dalam bayang-bayang kebangkitan populisme. Dari konteks nasional, efek dari mobilisasi populisme Islam (baca: kanan) 411 dan 212, serta yang terakhir 313,  masih akan mewarnai dinamika politik yang ada melalui balutan artikulasi Islam Politik yang sangat rasis, bahkan memiliki kecenderungan fasis.

Sebagian analis bahkan sudah membaca aksi-aksi besar di sekitar Pilkada Jakarta sebagai sinyal kebangkitan populisme di Indonesia. Siapapun dalang utama aksi-aksi itu (yang entah secara genuine memang dimotivasi semangat “bela Islam” atau sebenarnya digerakkan oleh kekuatan oligarki dari balik layar), yang jelas narasi populis telah jadi alat mobilisasi yang ampuh.

Tentu, fenomena populisme ini telah mengundang keprihatinan banyak pihak. Mengutip Fathorrahman Ghufron dalam “Lubang Hitam Populisme (Kompas, 27 Maret 2017), Kekhawatiran terhadap bercokolnya populisme pun dirasakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres. Dalam pidato pertama di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia di Geneva, Swiss (27/2/2017), Guterres menyampaikan bahwa ”kita semakin sering menyaksikan fenomena negatif populisme dan ekstremisme yang saling mendukung, menyuburkan rasisme, xenophobia, anti semitisme dan bentuk lain toleransi”.

 

Kota Malang adalah melting pot

Sebagai salah satu kota pendidikan terkemuka di Indonesia, telah menjadikan Kota Malang sebagai pilihan calon mahasiswa baru dari seantero wilayah nusantara untuk melanjutkan pendidikan tingginya.

Tiap tahun, calon mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote, datang ke Kota Malang untuk melanjutkan pendidikan. Kota Malang pun telah menjadi miniatur dari eksistensi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana unsur bhineka tungal ika dapat anda temukan di Kota Malang.

Oleh karena itu, keberadaan multikulturalisme dan agama  harus difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah kota Malang. Kerukunan umat beragama misalnya, Pemkot Malang memfasilitasi dengan keberadaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB). Anda tentu masih ingat kejadian pada Idul Fitri 2015. Karena jumlah jamaah yang hendak menunaikan salat Idul Fitri di Masjid Agung Jami, Kota Malang mencapai ribuan orang, sebagian di antara mereka membentangkan sajadah di halaman Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Yesus. Inilah yang membuat saya bangga menjadi Arek Malang.

Negara juga harus hadir dalam memberikan jaminan hukum, kepastian hukum, dan kelangsungan hidup. Jadi urusan wajib yang harus diberikan negara tidak memandang siapapun. Tetapi untuk seluruh warga Kota Malang. Semoga. Dirgahayu Kota Malang ku.

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *