oleh

Data Angka Inflasi Bangkalan Tidak Saling Selaras dengan BPS Jawa Timur

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Perubahan Rancangan Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 yang telah disusun eksekutif, mendapat kritikan pedas dari setiap fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan. Salah satunya yakni dari Fraksi Keadilan Hati Nurani.

Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani Musawwir menemukan bahwa ada data asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam rancangan perubahan APBD Bangkakan tahun 2020 yang tidak empirik dan kontradiksi dengan data empirik Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur tahun 2020.

Temuan Musawwir itu dijelaskan, pada kuartal 1 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Bangkalan sebesar 4,5 persen sampai 4,7 persen dan inflasi sebesar 4,51 persen. Dia menuding bahwa data ini tidak berdasarkan hasil survei empirik Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan BPS Bangkalan.

Sehingga menurutnya, data tersebut tampak sekali kontradiksi dengan data BPS Jawa Timur.

“Kalau menurut BPS Jawa Timur pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2020 hanya sebesar 3,04 persen dan inflasi kuartal II tahun 2020 sebesar 0,28 persen,” ujarnya.

Dia menyarankan agar data pertumbuhan ekonomi dan inflasi direvisi. Sehingga, kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Bangkalan tahun 2020 dapat diputuskan secara rasional, teoritis, empirik dan normatif sesuai dengan regulasi dan teori kebijakan fiskal.

Musawwir juga menekankan agar ada sinergisitasantara Bappeda dan BPS Bangkalan. Di mana mereka harus menghitung pertumbuhan ekonomi dan deflasi-inflasi setiap bulan pada tahun anggaran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang sudah diatur dalam undang-undang serta perda Bangkalan dan perbupnya.

“Artinya kebijakan umum perubahan APBD Bangkalan tahun 2020 ini tidak dapat atau bisa dipercaya karena tidak rasional, teoritis, empirik dan taat norma sebab bertentangan dengan kaidah regulasi dan teoro kebijakan fiskal (teori ekonomi makro, red),” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan perwakilan Fraksi Golongan Karya Ha’i. Dikatakan bahwa rancangan perubahan APBD tahun 2020 itu tidak empirik dan rasional dari BPS Bangkalan dan Bappeda. Bahkan dia menyebut, rancangan tersebut berdasarkan bobot dan penyusunan yang kurang baik.

Kata dia, jika hal ini diteruskan, maka perubahan APBD tahun 2020 itu tidak akan tepat dan benar, kecuali dimanipulasi. Dia menyarankan, rancangan tersebut diperbaiki sesuai dengan kondisi nyata di Bangkalan.

“Secara otomatis, hal tersebut tidak sesuai dengan regulasi,” paparnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bangkalan Moh. Mohni berencana membahas pendapat legislatif tersebut dengan tim Banggar Pemkab Bangkalan. Dia berjanji akan lebih teliti dalam menyusun rancangan perubahan APBD tahun 2020 itu. Sebab, dia belum melihat secara detail rancangan tersebut.

“Nanti akan kami lihat kembali, tunggu jawabannya besok,” tukasnya. (ina/waw)

INFLASI-DEFLASI BANGKALAN KUARTAL I 2020

VERSI BAPPEDA BANGKALAN

Pertumbuhan ekonomi: 4,5 sampai 4,7 persen

Inflasi sebesar 4,51 persen.

VERSI BPS JAWA TIMUR (Triwulan I 2020)

Pertumbuhan ekonomi: 3,04 persen

Inflasi (kuartal II 2020): 0,28 persen

 

Komentar

News Feed