Data Belasan ASN di Bangkalan Amburadul

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) KACAU: Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan tidak aktif, akan tetapi gaji tetap dibayarkan.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN -Data administrasi aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bangkalan amburadul. Kondisi itu, sempat menjadi sorotan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sebab, terdapat sejumlah pegawai yang tidak aktif tapi gaji masih dibayarkan (inaktif).

Indikasinya, sebelum tahun 2006 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta data sekretaris desa (sekdes).  Setelah data tersebut dikirim, sekitar 2 tahun ada kebijakan dari pemerintah pusat bahwa sekdes akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan syarat usia minimal 35 tahun.

“Akhirnya pada tahun 2007 kami meminta agar semua sekdes melakukan pemberkasan. Namun tidak semua mau ikut pemberkasan.  Jadi, waktu itu ada 7 sekdes, ada yang mengundurkan diri dan tidak melakukan pemberkasan. Tapi nama sudah masuk ke pusat sesuai permintaan kementerian,” ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bangkalan Roosli Soeharyono, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, setelah mengundurkan diri dan tidak melakukan pemberkasan, kebijakan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah desa (pemdes) untuk menentukan penggantinya. Sedikitnya,  terdapat 19 pegawai yang diduga masuk kategori sebagai pegawai inaktif. Sedangkan mengenai nomor induk pegawai (NIP) untuk para sekdes, merupakan jalur khusus tanpa melalui seleksi.

“Mungkin NIP itu sudah dibuat, meskipun mereka tidak melakukan pemberkasan karena Kemendagri bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sehingga NIP otomatis ada. Nah karena mereka sudah mengundurkan diri dan juga tidak melakukan pemberkasan, akhirnya berdasarkan keterangan Bappenas waktu itu, SKnya dikembalikan ke pusat,” ucapnya.

Rincian 19 pegawai in aktif itu, 7 orang masih menjabat sebagai sekdes, 4 orang memiliki NIP ganda, 1 orang mengalami gangguan akal sehat, 1 orang pelimpahan peralihan pendidikan di SMAN Tanjung Bumi, ada 2 orang sudah meninggal dunia sebelum menerima SK.  “Semuanya kemungkinan besar belum menerima SK,” cetusnya.

Ditegaskan, untuk mendapatkan gaji yang bersangkutan harus menerima SK, Sehingga bisa disimpulkan, bahwa 19 pegawai tidak menerima gaji dan tidak menyebabkan kerugian negara. “Ini hanya kesalahan data saja dengan BKN pusat. Ini kami sampaikan agar jelas, baik pada warga dan BPKP Jatim” tukasnya.

Sementara itu, Pria asal Tanjung Bumi Bangkalan Bakirudin mengaku, dirinya baru menyadari jika sudah memiliki NIP sejak tahun 2010. Hanya saja, tidak pernah menerima gaji ataupun SK. Pihaknya meminta, agar pemda bisa memberikan penjelasan mengenai kesalahan administrasi tersebut.

“Saya baru tahu saat saya dipanggil oleh kecamatan. Saya harus tahu bagaimana kebenarannya, karena 10 tahun ini bukan waktu yang sebentar,” responnya. (hel/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *