Data BOP Bermasalah, Kemenag Sampang Diam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/JAMALUDDIN) AUDIENSI: Aktivis Jaka Jatim tuding ada permainan BOP oleh Kemenag Sampang. Mereka meminta agar ada pengawasan khusus dalam penyalurannya.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – pengawasan dan prosedur dalam menyalurkan bantuan operasional pendidikan (BOP) dinilai janggal. Sebab selain penerimanya disembunyikan bantuan dari Kementerian Agama (Kemenag) pusat itu juga dinilai tidak transparan.

Sekretaris Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Koorda Sampang Abusiri sangat menyayangkan peran dari Kemenag Sampang yang mengaku tidak dilibatkan dalam soal program bantuan BOP. Padahal sudah jelas dalam petunjuk teknis (juknis), bahwa kemenag bertanggung jawab  melakukan sosialisasi, menerima data lembaga penerima BOP, yang kemudian usulan juga diambilkan dari data kemenag kabupaten.

Bacaan Lainnya

“Juknis menjawab semua, Kemenag Sampang memiliki tugas dalam mensosialisasikan termasuk soal jumlah data penerima,” jelasnya.

Selain itu ia menilai, ada kongkalikong yang sengaja ditutupi. Sehingga Kemenag Sampang berdalih tidak dilibatkan terkait program BOP tersebut. Untuk itu pihaknya akan terus mengawal sampai ada kejelasan soal realisasi maupun data valid penerima BOP.

“Sangat tidak masuk akal dan sangat mustahil ketika kemenag tidak dilibatkan, dan sangat lucu ketika mengaku hanya dilibatkan pada tahap kedua saja. Dan audiensi kami tidak ditemui oleh kepala Kemenag, sehingga kami harus meminta jadwal ulang untuk audiensi,” tegas Busiri saat audiensi ke Kantor Kemenag Sampang, Kamis (26/11).

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD dan Pontren) Kemenag Sampang Syaifuddin menuturkan, dalam menyalurkan BOP tahap pertama sama sekali tidak dilibatkan. Namun, berdasarkan evaluasi dari Kemenag pusat untuk tahap kedua dilibatkan. Itupun hanya sebagai fasilitator.

”Proses penyaluran dan data penerimanya untuk tahap pertama tidak tahu. Proses pengajuannya lembaga langsung ke pusat. Kementerian memberikan SK itu langsung ke lembaga yang menerima, bukan ke Kemenag kabupaten,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/11/2020).

Menurutnya, jika dalam pengajuan ada data siswa dari lembaga yang tidak valid, pihaknya tidak bisa bertindak apapun. Sebab Kemenag kabupaten hanya sebagai fasilitator. Hanya saja, kata Syaifuddin, jika ada ketidaksesuaian data bisa langsung menghubungi perbankan selaku penyalur dari bantuan tersebut.

Ditambah, peran Kemenag Sampang dalam program ini hanya untuk mengecek izin operasionalnya. Dijelaskannya, program BOP hanya tahun ini, bantuan itu hanya untuk lembaga Madrasah Diniyah (Madin), TPQ dan pondok pesantren.

Adapun jumlah dana yang akan didapat tentu berbeda. Sebab, untuk madin dan MTQ berasannya Rp10 juta. Untuk pesantren ada tiga kategori. Pertama Rp50 juta untuk pesantren yang mempunyai santri diatas 1500, dan untuk kategori kecil ada Rp25 juta sampai 40 juta.

“Bergantung jumlah siswa atau santri, bantuan bisa sampai Rp50 juta,” jelasnya.

Selain itu ia menuturkan, lembaga yang menerima untuk tahap dua, ponpes ada 62 lembaga, data yang bermasalah dan sudah dilaporkan ada 50 lembaga, Madrasah Diniyah  334, data yang bermasalah 31 lembaga, dan untuk TPQ ada 345, data yang bermasalah 56. Semuanya sudah dilaporkan ke Kemenag pusat. (mal/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *