Data Kemiskinan Bangkalan Terungkap Amburadul saat Bahas Draft KUA-PPAS

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M.) ALOT: Tim Anggaran (Timgar) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan membahas isi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2022 tuntas. Meski sudah selesai dibahas, penyusunannya terkesan amburadul. Sehingga, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangkalan merekomendasikan untuk perbaikan sebelum diparipurnakan.

Sebab, banyak poin yang tidak sama dengan data di Provinsi Jawa Timur (Jatim) maupun dari Badan Pusat Statistik (BPS). Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga inflasi. Bahkan, juga menyangkut terkait data warga miskin (gakin). Hal ini diungkapkan anggota Banggar DPRD Bangkalan Musawwir, Rabu (1/9/2021).

Bacaan Lainnya

“Jadi tadi sempat saya singgung Dinas Sosial (Dinsos) data orang miskin sekitar 501 ribu warga, sedangkan jumlah warga Bangkalan hanya 1,2 juta jiwa. Ini sangat prihatin, kalau dipersenkan sekitar 48 persen warga Bangkalan masak orang miskin. Sedangkan di data BPS, hanya sekitar 200 ribu jiwa sekian yang masuk kategori miskin,” ujarnya.

Musawwir merasa, dari tidak sinkronnya data tersebut penyusunan KUA-PPAS 2022 amburadul. Diharapkan, Timgar betul-betul bisa menyusun dengan data yang valid. Sebab, orang miskin sangat membutuhkan bantuan tersebut. “Dinsos harus meluruskan ini. Kriteria miskin itu seperti apa, jangan hanya berpenghasilan Rp300 ribu tidak dianggap miskin. Tapi, orang yang punya kendaraan roda empat meski masuk DTKS dianggap miskin,” cetusnya.

Terpisah, Ketua Timgar Setkab Bangkalan Taufan Zainsjyah menuturkan, evaluasi yang dilakukannya bersama legislatif memang butuh perbaikan. Diakuinya, telah menjelaskan perbedaan pendataan tersebut kepada Banggar. “Memang versi berbeda itu akan kami lakukan pendataan lagi, sebenarnya di kami ini merupakan versi data riilnya,” responnya.

Menurutnya, angka kemiskinan yang berkembang di lapangan dinamis. Artinya, warga tersebut tahun ini mungkin miskin, tahun depan bisa jadi mendapatkan pekerjaan layak dan terbilang mampu. Begitu pula sebaliknya. “Kami sudah sampaikan, bahwa semua fokus untuk melakukan pendataan lagi,” paparnya. (ina/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *