KABARMADURA.ID | SAMPANG -Potensi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, para kiai dan ulama yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura (AUMA) melakukan audiensi dengan anggota DPRD Sampang, Senin (20/11/2023).
Dalam audiensi tersebut yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini mendiskusikan agar proses jalannya Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil), tanpa ada kecurangan-kecurangan yang bisa merusak demokrasi.
Juru Bicara AUMA KH. Yahya Hamiduddin mengatakan, potensi kecurangan dalam setiap tahapan pemilu itu pasti ada. Maka dari itu, pihaknya meminta untuk ada upaya pencegahan atau antisipasi bersama dari semua pihak, terutama KPU dan Bawaslu. Menurutnya, harus ada komitmen bersama untuk bisa dalam menyelenggarakan pemilu yang sesuai dengan aturan.
“Dalam tahapan pemilu ini pastinya ada kekurangannya, jadi hal-hal yang belum optimal ini harus terus diperbaiki bersama, sehingga pemilu bisa berjalan dengan jurdil,” tegasnya.
AUMA menginginkan penyelenggaraan pemilu tidak memunculkan masalah, seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya. Termasuk, kata Kiai Yahya, pemilu mendatang ini harus bersih dari praktik money politik.
“Untuk mencapai kontestasi politik yang sehat ini, semua komponen bangsa tidak boleh pasif, harus aktif ikut memantau dan mengawasi,”harapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sampang Addy Imansyah mengutarakan, audiensi yang dilakukan para kiai dan ulama ini langkah ikhtiar positif yang perlu diapresiasi. Tujuannya untuk memastikan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.
Addy menjelaskan, untuk mewujudkan kualitas pemilu yang adil perlu kesadaran dari banyak variabel, baik dari peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat. Sejauh ini, Addy mengaku, pihaknya sudah terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, bukan hanya dalam kehadiran di TPS, melainkan juga keterlibatan dalam proses tahapan pemilu.
“Kami sebagai pelaksana sistem, nantinya akan melibatkan ribuan penyelenggara. Nanti ada 19 ribu KPPS yang akan dilibatkan. Jadi bukan perkara gampang. Kami sudah banyak melakukan perbaikan, seperti peningkatan kompetensi SDM. Sehingga penyelenggara di tingkat ad hoc paham regulasi, berintegritas, netral, dan mandiri,” terang Addy.
Pewarta: Subhan
Redaktur: Sule Sulaiman
