Datangi Komisi X DPR RI, PGMNI Jawa Timur Curhat Perihal Kesejahteraan Guru Madrasah


Datangi Komisi X DPR RI, PGMNI Jawa Timur Curhat Perihal Kesejahteraan Guru Madrasah
(PGMNI JATIM FOR KM.ID) Ketua PGMNI Jawa Timur Moh. Ali Muhsin saat menyampaikan aspirasi guru madrasah ke DPR RI, Senin (19/9/2022).

KM.ID | JAKARTA -- Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI) mendatangi Komisi X DPR RI, Senin (19/9/2022). Kedatangannya untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi guru Madrasah di Indonesia pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). 

Ketua Pengurus Wilayah PGMNI Jawa Timur Moh. Ali Muhsin mengatakan, pihaknya membawa aspirasi ratusan ribu guru madrasah, khususnya di Jawa Timur.

Menurutnya, selama ini banyak keluhan-keluhan guru madrasah yang disampaikan kepada PGMNI yang perlu disampaikan kepada DPR RI dan pemerintah pusat. 

"Kami datang ke sini (Jakarta) memang seorang diri. Akan tetapi di belakang saya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu yang saya bawa untuk menyampaikan aspirasi," kata Muhsin.

Pria yang juga berprofesi sebagai jurnalis itu menyebutkan, anggaran yang dialokasikan untuk guru madrasah belum adil, apabila dibandingkan dengan guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek). Termasuk juga kebijakan-kebijakan yang dinilai masih menganggap sebelah mata terhadap guru Madrasah. 

"Guru-guru madrasah, kalau tadi dikatakan ada yang (honornya) Rp 75 ribu per bulan, Rp 55 ribu per bulan, di Jawa Timur itu Rp 25 ribu. Bahkan, ada yang tidak (dikasih honor) sama sekali, apakah kita harus diam dengan kondisi ini," jelasnya.

Dia berharap, agar Komisi X DPR RI dapat mengawal dan memperjuangkan kesejahteraan para guru madrasah. Sebab kondisi kesejahteraan guru madrasah di lapangan memang masih sangat memprihatinkan.

Muhsin juga menyoroti keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi atau insentif guru madrasah dari Kementerian Agama. Bahkan, masih banyak hak-hak guru madrasah yang tidak terbayar oleh negara. 

"Saya berharap ke depan pemerintah dan DPR bisa memperhatikan kesejahteraan guru Madrasah, apalagi banyak lulusan DPR RI dan pemerintahan yang juga lulusan madrasah. Keikhlasan guru madrasah jangan sampai dijadikan kesempatan untuk menindas guru madrasah," harapnya 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berterimakasih kepada PGMNI yang telah menyampaikan aspirasi guru Madrasah. Terutama berkenaan dengan kondisi kesejahteraan mereka. Pada prinsipnya, pihaknya nanti akan memperjuangkan berbagai aspirasi guru Madrasah yang telah disampaikan kepada pihaknya.

"Kita komitmen untuk memperjuangkan  guru Madrasah termasuk bagaimana PPPK bagi mereka. Nanti kami juga akan  menyampaikan kepada kementrian pendidikan dan sejumlah pihak terkait," tukasnya. (*)

Redaktur: Sule Sulaiman