oleh

Deadline Laporan Kekayaan Pejabat Segera Berakhir

Kabarmadura.id/SAMPANG-Akhir bulan Maret ini, menjadi batas akhir bagi pejabat Sampang untuk melaporkan harta kekayaannya. Semua ASN dan pejabat negara wajib segera melaporkannya melalui website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewajiban tersebut berdasarkan surat edaran (SE) dari Kemenpan RB) Nomor 1 Tahun 2015, SE/03/M.PAN.)1/2005 dan SE/05/M.PAN/04/2006 tentang kewajiban laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) dan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada Kemenpan RB dan KPK.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang menyebut, setiap tahun, para ASN dan pajabat negara wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki selambat-lambat di triwulan pertama pada tahun anggaran baru.

”Batas terakhir pelaporan LHKASN dan LHKPN bulan ini, yakni tertanggal 31 Maret, wajib bagi semua ASN dan pejabat negara, sebagai bentuk tranparansi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Suyono, Kemarin (20/3).

Menurut dia, tujuan pelaporan harta kekayaan setiap pribadi ASN dan pejabat negara itu sebagai upaya pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi dan penguatan integritas para abdi negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Suyono mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan sejak bulan Januari 2019 kepada semua OPD dan instansi yang menaungi ASN dan pejabat negara untuk segera melaporkan harta kekayaan yang dimiliki, baik ada peningkatan ekonomi ataupun tidak, karena prinsipnya melaporkan harta kekayaan itu merupakah kewajiban setiap individu.

Para ASN yang wajib LHKASN itu, meliputi abdi negara dengan kepangkatan esalon III, IV dan V. Sedang ASN esalon II-A, II-B atau setara kepada dinas, sekertaris daerah (Sekda), dan ASN esalon III-A meliputi sekertari dinas, kepala Kecamatan, maka wajib LHKPN.

Para ASN dan pejabat negara yang diketahui lalai tidak melaporkan LHKASN dan LHKPN itu, maka mendapatkan teguran dan menjadi catatan tersendiri bagi yang bersangkutan. Untuk itu, pihaknya berharap para abdi di Sampang segera melaporkan sebelum waktu pelaporan berakhir.

“Sampai saat ini, mayoritas ASN dan pejabat negara di Sampang sudah melaporkan LHKASN dan LHKPN, hanya saja, persentasenya masih dalam proses rekap,” tukasnya. (sub/waw)

Komentar

News Feed