oleh

Dekan UTM: Keputusan Mendagri Diskriminatif

KABARMADURA.ID – Kabar mengenai informasi penghapusan  calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk guru, diganti dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dinilai tidak tepat. Sebab, hal tersebut dimungkinkan akan berdampak buruk pada minat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri dengan jurusan keguruan. Selain itu, akan menimbulkan kerugian pada sejumlah instansi pendidikan yang memiliki mahasiswa dengan program studi keguruan.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura Sulaiman menyampaikan, bahwa keputusan Mendagri meniadakan pengangkatan guru PNS sangatlah kurang tepat. Hal tersebut menjadi diskriminatif terhadap calon guru yang berharap dapat diangkat sebagai CPNS. Salah satu alasan yang mendasari mengangkat guru CPNS rentan untuk pindah sekolah sangatlah kurang bijaksana. ”Hal itu bisa diantisipasi dengan perjanjian antara pemerintah dan guru CPNS untuk tidak pindah sekolah atas keinginan sendiri,” jelasnya.

Pindah sekolah bisa dilakukan atas dasar kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah sebagai upaya pemerataan guru, terutama di daerah terpencil atau pedalaman. Sebagaimana aturan CPNS hanya bisa diikuti oleh mereka yang berusia kurang dari 35 tahun. Jadi, kebijakan guru P3K sangat tepat untuk mereka yang berusia di atas 35 tahun. ”Pembatasan minimal pengabdian juga harus ditentukan. Agar guru bisa mendapatkan kepastian. Pemerintah harus membuat kebijakan yang selaras dan beriringan antara penerimaan CPNS dan P3K untuk guru,” tutur Sulaiman.

Menurutnya, FIP UTM setiap tahun meluluskan setidaknya tidak kurang dari 500 mahasiswa. Kemudian berdasarkan hasil dari komunikasi bersama ikatan alumni, diperkirakan ada sskitar 225 alumni yang diterima menjadi CPNS pada penerimaan tahun 2019 lalu. ”Sangat disayangkan jika keputusan ini tetap dilanjut, lebih baik dikaji ulang,” sarannya.

Ketua STKIP PGRI Bangkalan Didik Hariyanto juga  mengutarakan bahwa peniadaan pengangkatan guru CPNS saat ini  memang belum berdampak secara langsung terhadap minat siswa untuk masuk perguruan tinggi, khususnya  yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), seperti Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP). ”Ini seolah akan merusak reputasi yang sudah kami bangun, sedang kami mensosialisasikan agar masuk keguruan untuk jadi CPNS. Sekarang malah dihapus,” tuturnya.

Didik membeberkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang masuk di LPTK berkeinginan menjadi CPNS. Ketika keputusan itu ditetapkan. Akibatnya, peminat ke LPTK bisa berkurang dan ini akan mengurangi tingkat kompetitifnya. Dampak yang lebih besar adalah ketika ada siswa yang berminat di bidang keguruan dan memiliki kemampuan di atas rata-rata, tentu akan sangat disayangkan. ”Ini kan juga akan merugikan negara. Sebab, mereka akan terbatas dan kehilangan minatnya,” paparnya.

Setiap tahun STKIP PGRI Bangkalan meluluskan sekitar 300 mahasiswa keguruan. Dari jumlah tersebut diperkirakan ada sekitar 50 alumni yang berhasil diterima CPNS sebagai guru pada 2019 lalu. Sisanya mereka masuk di bidang lain. Didik menyampaikan dirinya masih berusaha mendesak Kementerian Dalam Negeri melalui PGRI Pusat, agar keputusan tersebut digagalkan. ”Kami masih mendorong agar keputusan ini digagalkan, karena ini akan berpengaruh besar pada instansi kami,” pungkasnya.(timKM)

Rektor IAIN Madura Dukung Guru PPPK

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Mohammad Kosim membenarkan informasi mengenai pengangkatan guru bukan PNS.. Bahkan menurut informasi yang diterimanya, rekrutmen guru di tahun ini akan dilakukan lebih besar dari tahun sebelumnya, namun jalurnya melalui  PPPK bukan PNS.

Bahkan, Kosim mendukung rencana pemerintah untuk memprioritaskan formasi PPPK, sebab di formasi ini potensi untuk guru akan dipindahkan setiap lima tahun tidak akan terjadi lagi. Sebab menurutnya, guru PNS memiliki hak untuk mengusulkan mutasi. Dampaknya, sejumlah daerah terpencil yang membutuhkan guru akan ditinggalkan.

Pihaknya juga merasa keberatan jika formasi guru PNS ditiadakan tanpa solusi lain. Sebab pihaknya meluluskan  ribuan sarjana setiap tahunnya sebagai calon guru yang mengimpikan untuk menjadi PNS.

“Kalau alasannya agar tidak ada peluang mutasi, saya rasa bagus. Karena PNS ini setiap lima tahun mengusulkan pindah dari daerah terpencil ke kota. Akhirnya guru-guru di desa tidak terpenuhi,” terangnya. (timKM)

Akademisi Sumenep Dukung Rekrutmen Guru PNS

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumenep Asmoni mengatakan,wacana Permendagri tentang peniadaan  rekrutmen CPNS untuk guru harus dikaji ulang. Sebab, untuk ke depannya input dari guru adalah orang yang memiliki kualitas yang tinggi. “Jika CPNS menjadi guru ditiadakan,  maka ke depannya saya kira, guru-guru tidak akan berasal dari orang-orang yang berkualitas,” tegasnya, Rabu (06/01/2020).

Pengurus PGRI Provinsi Jawa Timur Biro Pengembangan Karir itu mengaku sangat keberatan jika ke depannya diisi guru yang tidak berkualitas. Sebab, akan berpengaruh terhadap kualitas siswa maupun siswi. “Kami sebagai pimpinan LPTK sangat menolak betul pernyataan itu,” ucapnya.

Dia menghawatirkan jika ke depan yang mengajar bukan guru yang berkualitas, keilmuan generasi bangsa akan merosot. Dengan demikian, sangat penting untuk dilakukan perekrutan kembali. “Pemerintah harus menanggapi serius tentang pentingnya perekrutan CPNS khusus guru,” ucapnya.

Dia menyebut, yang lulus tes CPNS dari guru yang berasal dari lulusan STKIP PGRI sebanyak 62 orang. Rinciannya PPKN 1, PJK 20, BK 4, PBSI 0, PGSD 36, Matematika 1 orang.

Untuk Pegawai di STKIP PGRI meliputi 67 dosen, sebanyak 65 yang PNS dosen, PDK sebanyak 2 orang. Sehingga, kurang banyak untuk PNS. Dengan demikian, butuh tambahan PNS.

“Minimal ada tambahan 10 orang PNS  dengan status diperkerjakan (DPK),” ujarnya.

Rektor Institut Sains dan Teknologi (IST) Annuqayah Mohammad Hosnan mengatakan, perlu adanya tambahan guru termasuk dosen yang PNS. Hal tersebut harus ditanggapi serius oleh berbagai kalangan, utamanya pemerintah. Sebab, kebutuhan guru di indonesia masih sangat minim, termasuk di Sumenep, yang memiliki kualifikasi akadamik strata 1 (S1).

“Jadi ada banyak sekolah-sekolah yang belum memahami  Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas yang mewajibkan bahwa guru itu harus berstatus sarjana,” paparnya.

Dengan demikian, peningkatan kualifikasi akademik sangat penting. Sebagai upaya untuk menghidupkan generasi bangsa. “Pemerintah harus hadir dalam pengangkatan bagi guru yang sudah sarjana untuk direkrut sebagai PNS melalui tes CPNS,” ujarnya.

Permendagri perlu  disikapi PGRI maupun asosiasi dosen di indonesia, khususnya di Sumenep penting untuk menyampaikan sikap. Bahwa ditutupnya pengangkatan PNS khusus guru sesungguhnya bertentangan dengan semangat berdirinya bangsa. Yakni mencerdaskan kehidupan bangasa.

“Nah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa salah satunya dibutuhkan guru-guru yang profesional tentunya dibutuhkan kesejahteraan yang memadai,” ucapnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Wiraraja (Unija) Sumenep Sjaifurrachman mendukung perlu adanya penambahan guru PNS. Dengan demikian, Selain guru dapat kesejahteraan, juga dapat mencerdaskan para siswa dan siswi. “Jadi, kami sangat mendukung perekrutan CPNS untuk guru,” pungkasnya. (timKM)

Disdik Pamekasan Bantah Penghapusan Rekrutmen  Guru PNS

Informasi mengenai rencana bakal dihentikannya rekrutmen formasi pegawai negeri sipil (PNS) bagi guru oleh pemerintah pusat dibantah oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

Kepala Disdik Pamekasan Akhmad Zaini menjelaskan, tidak ada penghapusan atau penghentian rekrutmen PNS bagi guru. Menurutnya, pemerintah hanya akan mengurangi rekrutmen PNS bagi guru dan akan memfokuskan proses rekrutmen guru melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sekarang ini prioritas masih ke PPPK, bukan tidak ada rekrutmen,” terangnya.

Lebih lanjut Zaini menjelaskan, bahwa aparatur sipil negara (ASN) terbagi menjadi dua macam, yaitu: PNS dan PPPK. Sementara maksud pemerintah dalam kebijakan barunya yaitu memprioritaskan rekrutmen ASN bagi guru untuk masuk ke PPPK.

Menurutnya, untuk guru PNS di tahun ini hanya formasinya yang diperkecil, namun bukan berarti menghapus rekrutmen guru PNS. Meskipun demikian demikian, dia mengatakan, bisa saja di tahun berikutnya formasi guru PNS akan bertambah lebih besar lagi. (timKM)

 

Komentar

News Feed