oleh

Delapan Puskesmas di Pamekasan Gagal Gelar Survei Akreditasi

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Akibat wabah Covid-19 sejumlah pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Kabupaten Pamekasan, tidak bisa dilakukan survey akreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

Diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Nanang Suyanto, ada delapan puskesmas di wilayahnya yang dijadwalkan dilakukan survei akreditasi tahun ini, namun tidak bisa dilanjutkan karena wabah Covid-19.

“Untuk tahun 2020 ini memang dari pemerintah pusat yang menunda semua kegiatan akreditasi seluruh Indonesia,” tuturnya, Selasa (13/10/2020).

Delapan puskesmas tersebut yaitu, Puskesmas Teja, Puskesmas Larangan, Puskesmas Batumarmar, Puskesmas Bulangan Haji, Puskesmas Pasean, Puskesmas Pademawu, Puskesmas Tlanakan dan Puskesmas Galis.

Menurutnya, Kemenkes tidak menyelenggarakan survei akreditasi karena pertimbangan kesehatan saat wabah, serta potensi penyebaran Covid-19 akibat berkerumun. Kendati begitu, pihaknya mengaku, tetap melakukan pendampingan persiapan akreditasi terhadap sejumlah puskesmas dimaksud.

Menurut informasi yang diketahuinya, tidak hanya di Pamekasan, seluruh puskesmas di Indonesia yang sebelumnya dijadwalkan dilakukan survei akreditasi terhambat oleh adanya wabah Covid-19.

“Mempertimbangkan kondisi yang masih wabah seperti ini,” tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Alfian Romadhani mengatakan, Dinkes Pamekasan harus selalu bisa memastikan pelayanan kesehatan di setiap puskesmas berjalan baik meski akreditasnya ditunda.

Sebab menurutnya, status akreditasi puskesmas menentukan tingkat pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Bahkan tidak hanya soal pelayanan, pihaknya juga menginginkan terjadi peningkatan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) di setiap puskesmas.

Namun demikian, pihaknya memaklumi karena wabah Covid-19 telah merubah banyak sektor tidak hanya di sektor kesehatan tetapi juga sektor pendidikan dan sosial juga ikut terdampak.

“Tapi legislatif tetap mengawasi. Jangankan akreditasi terkait maslaah pendapatan BLUD di setiap puskesmas pada tahun 2021 agar ditingkatkan,” ujarnya. (ali/pin)

Komentar

News Feed