Demi Jargon Bismillah Melayani, GPMS Demo Bupati Sumenep

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) DIINGATKAN: GPMS mengingatkan bupati agar serius memanfaatkan kesempatan mutasi.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Membawa misi mengawal kebijakan mutasi bupati Sumenep, puluhan mahasiswa atas nama Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menyampaikan hal itu dengan menggelar demonstrasi di depan kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Sumenep, Kamis (23/9/2021).

Mutasi itu rencananya akan dilakukan kepada pimpinan 9 organisasi perangkat daerah (OPD). GMPS menilai, OPD tersebut mempunyai catatan atau raport merah dalam kinerjanya. Kebijakan mutasi itu akan digelar akhir tahun 2021 ini, karena kepala daerah baru berwenang memutasi pejabatnya setelah 6 bulan di awal tahun pertama kepeminpinan.

9 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep itu di antaranya Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Dinas Pendidikan (Disdik Sumenep, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Duspetindag) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kemudian, Inspektorat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapi), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep.

Koordinator GPMS Andi Holis menyampaikan, jika kinerja para peminpin OPD itu tidak dievaluasi secara serius oleh bupati, maka jargon Bismillah Melayani yang menjadi taruhannya. Artinya pelayanan prima yang digadang-gadang bupati bakal tersendat oleh kinerja mereka yang terkesan kurang serius.

“Bupati sendiri yang berjanji kepada kami, akan memperbaiki 9 OPD yang kami demo beberapa bulan yang lalu. Oleh karenanya hari ini kita menagih,” tutur dia. Kamis, (23/9/2021).

Holis menambahkan, 9 OPD tersebut selama ini dianggap tertutup dan tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Terutama, apabila ada temuan bahkan laporan dari masyarakat maupun mahasiswa, respon mereka malah melempem.

“Jika masih demikian pelayanannya, maka otomatis reputasi bupati sendiri yang bakal menjadi taruhannya. Kami sempat menyurat kepada Dinkes misalnya, bahwa dihasil surat balasannya ini tidak ada jawaban yang jelas kepada kami,” imbuhnya.

Berhubung tak ditemui langsung oleh bupati, mereka berpesan kepada Bupati Sumenep Achmad Fauzi agar mengevaluasi kinerja para perangkat daerah. Jika tidak ada jalan lain, kata dia, bupati harus mengganti atau memutasi pimpinan OPD tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Sumenep, Suharjono sebagai perwakilan bupati menyampaikan, seluruh aspirasi dan saran akan disampaikan

“Tolong tuntutannya disampaikan dalam bentuk surat, lalu dikirim karna kami. Dan kami akan selalu memberikan ruang dan waktu. Tuntatannya kami sampaikan ke bupati untuk yang ini,” jelas dia saat menemui massa aksi.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *