oleh

Demokrat Merasa Elektabilitasnya Digembosi Bawaslu

Kabarmadura.id/PAMEKASAN–Perseteruan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan dengan Samhari, salah satu calon legislatif (caleg) Partai Demokrat, berlanjut. Internal Partai Demokrat Pamekasan menilai, tindakan yang dilakukan Bawaslu sebagai salah satu upaya untuk menggembosi elektabilitas partainya jelang pemilu.

Ketua Bidang OKK DPC Partai Demokrat Pamekasan Fandi mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap kasus yang menyeret salah satu kader partai yang saat ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) III itu.

Selain menepis tudingan kadernya melakukan tindakan kekerasan hingga pemukulan, seperti yang dilaporkan anggota Panwascam Waru, pengurus partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu juga akan mengambil langkah hukum untuk mengawal salah satu kader terbaiknya tersebut.

Sebab, dia menilai, ada pelanggaran hukum serta pelanggaran pemilu oleh anggota Panwascam Waru saat menertibkan alat peraga kampanye (APK) milik kadernya itu. Namun, justru membuat Samhari berstatus terlapor.

“Kita lihat dulu perkembangannya seperti apa, jika memang ada pelanggaran (hukum, red) kami tindak lanjuti dari partai,” terangnya. Senin (8/4)

Saat ini pengurus Partai Demokrat sedang menelaah lebih mendalam, baik secara politis maupun secara hukum. Sebab jika dibiarkan begitu saja, maka opini yang dibangun melalui kejadian tersebut akan berdampak pada perolehan suara dan elektabilitas Partai Demokrat.

Sebab berdasarkan keterangan dari Samhari selaku terlapor, penindakan terhadap APK yang dilakukan oleh anggota Panwascam Waru tidak sesuai prosedur dan menyalahi aturan, lantaran APK yang ditertibkan dinilai tidak menyalahi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini bisa dinilai sebagai upaya menjatuhkan elektabilitas partai Demokrat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan Abdullah Saidi, melalui Kordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Hanafi mengatakan, pihaknya telah memasrahkan kasus tersebut ke kepolisian. Sebab Bawaslu tidak ingin ikut campur terlalu jauh terhadap jalannya proses hukum kasus tersebut.

Hanafi juga mengaku, Bawaslu tidak mempersoalkan jika Partai Demokrat Pamekasan memberikan pendampingan hukum kepada terlapor. Sebab menurutnya, pendampingan hukum yang akan diberikan Partai Demokrat pada kadernya merupakan hak yang tidak bisa diintervensi.

Namun pihaknya memastikan, penindakan terhadap APK salah satu caleg Partai Demokrat atas nama Samhari pada Kamis (4/4) itu, tidak melanggar hukum, karena sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku

“Boleh (penertiban APK, red) memang, tidak melanggar hukum itu,” tegasnya. (pin/waw)

 

Komentar

News Feed