Dengan Dalih Kadis dan Kabid Sedang Sakit, PUPR Pasrahkan Tugasnya ke BPBD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ ALI WAFA) KOMPLEKS: Tumpukan sampah berceceran di atas tanah sedimentasi Sungai Kelowang.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN  – Salah satu penyebab banjir di Pamekasan yaitu keberadaan sampah yang menyangkut di sejumlah kaki jembatan seribu. Meski sampah tersebut tidak menjadi penyebab dominan namun, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan menyebut hal tersebut  satu di antara penyebab yang lainnya..

Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air Dinas PUPR Pamekasan Mudaffar mengatakan, pihaknya sudah merencanakan kegiatan kerja bakti untuk pemungutan sampah bersama sejumlah pihak termasuk masyarakat.

Bacaan Lainnya

Tidak hanya pemungutan sampah di kaki jembatan, melainkan juga melakukan pembabatan pohon pisang di atas tanah sedimentasi sungai. Pihaknya mengaku telah mempersiapkan hal tersebut dengan berkoordinasi dengan sejumlah pihak.

Namun demikian, meski dia mengakui bahwa hal itu merupakan tugasnya, namun pihaknya memasrahkan itu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan. Pasalnya, pihaknya mengaku tidak memiliki kewenangan mengeksekusi kegiatan tersebut, karena kepala dinas PUPR dan kepala bidang yang mengampu bidang itu sedang sakit.

“Karena kepala dinas dan kabidnya sedang sakit, jadi tugas ini kami alihkan untuk sementara waktu ke BPBD. Karena kami tidak punya kebijakan,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Amin Jabir mengatakan, meski secara tugas pokok dan fungsi pemungutan sampah dan pembabatan pohon pisang di sungai merupakan tugas PUPR, namun pihaknya bersedia untuk bersinergi bersama dalam menanggulangi banjir.

Karenanya, pihaknya bersama sejumlah pihak, antara lain: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Palang Merah Indonesia (PMI), polisi, TNI, pramuka dan kelompok pemerhati sungai, Sungai Wacth Pamekasan (SWP) untuk melakukan bakti sosial.

Namun demikian, bakti sosial itu masih perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa ataupun desa terkait. Sebab, penanaman pohon pisang di atas tanah sedimentasi sungai diyakini dilakukan oleh oknum warga setempat.

Dengan begitu, pihaknya berharap, jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan oleh warga setempat, seperti penolakan terhadap aksi pembabatan, agar dapat difasilitasi oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kelurahan setempat.

“Saat ini kami tidak berbicara tugas pokok dan fungsi. Tetapi dalam rangka bersinergi dengan OPD yang lain, maka kami lakukan ini sebagai bukti kepada masyarakat bahwa kami memang benar-benar bekerja,” ucap Jabir. (ali/km58)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *