Desa Wajib Anggarkan Pengadaan Masker

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) WAJIBKAN: Semua desa di Kabupaten Sampang harus menganggarkan pengadaan masker untuk diserahkan kepada masyarakat.

Kabarmadura.id/Sampang-Sejatinya pada bulan Maret 2020 lalu, semua desa di Kabupaten Sampang sudah menyalurkan bantuan masker kepada penduduk di masing-masing desa sekitar 60 persen dari jumlah penduduknya. Tetapi kali setiap desa diminta menganggarkan kembali pengadaan masker Rp1,5 juta untuk dibagikan kepada masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan oleh Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang Suhanto. Dirinya menguraikan selama masa wabah covid-19, pemerintah desa sudah melakukan perubahan APBDes sebanyak dua kali untuk melakukan penyesuaian dalam penggunaan anggaran.

Bacaan Lainnya

Namun, kata dia, saat ini semua desa harus melakukan perubahan APBDes lagi untuk menganggarkan pengadaan masker bagi masyarakat, setiap desa wajib menganggarkan Rp1,5 juta, selain itu adanya perpanjangan penyeluran bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) menjadi enam bulan, dari awalnya hanya tiga bulan, tetapi masih menunggu surat resmi dari pusat.

“Semua desa ini sudah menyalurkan bantuan masker kepada warga setempat, tetapi saat ini kembali diminta menganggarkan pengadaan masker, setiap desa Rp1,5 juta,” ungkap Suhanto kepada Kabar Madura, Selasa (11/).

Dirinya menguraikan, pengadaan masker itu bertujuan untuk pemerataan bantuan kepada masyarakat, mengingat hingga kini masih relatif banyak warga desa yang belum mendapatkan bantuan masker itu, terlebih saat ini sudah era new normal, masyarakat bisa beraktifitas dengan catatan menerapkan protokol kesehatan, yakni wajib bermasker dan semacamnya.

“Prinsipnya pemerintah membantu masker ini agar masyarakat desa bisa mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.

Sambung Suhanto, pada masa wabah covid-19, pagu DD setiap desa di Sampang ada pengurangan sebesar Rp10 juta, sementara untuk pagu ADD berkurang Rp50 juta setiap desa.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sampang Ubaidillah mendesak kepada DPMD, Inspektorat dan instansi terkait agar terus meningkatkan upaya pendampingan dan pengawasan terhadap realisasi DD-ADD itu. Pasalnya saat ini anggaran banyak terserap untuk bansos, seperti bantuan masker dan BLT DD.

“Khawatir tidak disalurkan kepada yang berhak. Intinya, dalam realiasasi anggaran DD-ADD ini harus sesuai juklak dan juknis yang ada, maka upaya pengawasa dari pemkab setempat harus dimaksimalkan,” ujarnya. (sub/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *