oleh

Desak DPMPTSP Sampang Optimal Mengurus Perizinan

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Penanaman  investasi di Kabupaten Sampang harus diperjelas. Para investor wajib memperoleh rekomendasi izin dari instansi yang membidangi tentang perizinan. Terutama, tentang izin mendirikan bangunan (IMB). Hanya saja, fakta di lapangan banyak investor yang mengabaikan tentang ketentuan perizinan.

Yakni, mereka terlebih dulu membangun usaha dan baru mengurus izin. Kondisi tersebut, cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat di daerah. Seperti menyeruaknya keberadaan toko modern di sejumlah titik. Kondisi itu, sangat berdampak terhadap usaha pertokoan yang ditekuni oleh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan, Ketua Forum Mahasiswa Sampang (Formasa) Arifin, Rabu (24/3/2021).

Menurutnya, dengan banyaknya bangunan toko modern tentu berdampak pada toko-toko kecil. Sehingga ia meminta, setiap instansi harus mampu bekerjasama untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pendirian seluruh jenis usaha. Termasuk, pendirian toko modern. Sebab, selama ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkesan mengabaikan nasib masyarakat.

“Jika memang ingin memberikan izin pendirian kepada toko modern, harus mampu menyerap produk lokal. Sehingga perekonomian masyarakat bisa meningkat. Kalau memang dipermudah izinnya, saya harap perhatikan jaraknya, dan perhatikan nasib toko-toko kecil. Dan toko modern ini, harus bisa menyerap produk lokal milik warga Sampang. Kalau tidak bisa apa gunanya,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Sampang, Sudar Madi mengaku sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi). Menurutnya, tahun 2021 proses izin investasi akan dipermudah.  Namun, harus ada rekomendasi dari dinas terkait untuk penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Permintaan presiden, daerah jangan membuat regulasi yang mempersulit investasi, karena investor itu memberikan keuntungan, baik ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” responnya.

Menurutnya, keuntungan terhadap pemerintah pusat diperoleh ketika ada transaksi. Sebab, ada uang yang tersistem langsung masuk ke kas Negara. Kemudian, keuntungan untuk pemerintah daerah berupa pajak reklame, pajak pembangunan, pajak parkir. Selain itu, dengan adanya pembangunan toko modern, mampu menyerap tenaga kerja setempat.

“Misi kedepan ini mengurangi angka pengangguran, jika investor ini dihalangi misi kami tidak tercapai,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sudar Madi menegaskan, untuk menyerap pekerja dari Sampang sebenarnya tidak ada ketentuan dari pemerintah daerah. Hanya saja dari perusahaan itu, memang menginginkan dari warga setempat. Hanya saja, ditanya berapa persen mampu menyerap tenaga kerja di daerah, dirinya mengaku tidak mengetahu secara pasti.

“Tapi satu toko itu bisa mempekerjakan 8 sampai 15 orang. Untuk jumlah tokonya, kami tidak hafal, dan petugasnya ada di luar. Tetapi, kalau untuk menyerap tenaga kerja asli Sampang berbeda,” tegasnya. (mal/ito)

Komentar

News Feed