Desak FPGM Tindaklanjuti Aturan Perlindungan Petani Garam

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOK) MENUNGGU: Forum Petani Garam Madura (FPGM) menunggu kepastian rencana penyusunan Perda perlindungan petani garam oleh DPRD Jatim.

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Peraturan terhadap perlindungan petani garam benar-benar diharapkan oleh petani. Mereka mendesak Forum Petani Garam Madura (FPGM), sebagai perwakilan untuk melakukan upaya tindak lanjuti permohonannya ke DPRD Jatim.

Khususnya, tentang pembentukan peraturan daerah (Perda) perlindungan terhadap petani garam. Sehingga, ada regulasi yang memihak kepada petani. Sebab selama ini, tidak ada regulasi apapun yang melindungi petani garam di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Salah satu petani garam, Supardi warga Desa Aeng Sareh Sampang setuju dengan permohonan FPGM agar dibuat perda untuk melindungi petani garam. Sehingga, petani tidak selalu dirugikan karena posisinya tidak menguntungkan.

“Kami berharap peraturan itu ada dan dibentuk. Sehingga perlindungan bagi kami, baik soal harga, penyerapan dan lain-lain optimal,” ucapnya.

Dikatakan, selama ini harga garam anjlok lantaran  tidak ada regulasi. Sehingga pembeli atau pabrik, seenaknya mempermainkan harga. Sementara petani, posisinya tidak diuntungkan. Mereka mengeluarkan modal untuk mengolah lahan. Namun hasilnya merugikan.

Laki-laki yang biasa dipanggil Pardi itu mengaku, tiga tahun terakhir harga garam terus anjlok. Bahkan, penyerapan nyaris tidak ada dari perusahaan swasta. Sementara PT. Garam sudah dua tahun lebih tidak melakukan penyerapan.

“Banyak hal yang bisa merugikan petani. Termasuk adanya garam impor. Kami sangat berharap aturan itu ada. Sehingga kami merasa dilindungi oleh negara,” harapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat dikonfirmasi mengaku akan segera melakukan persiapan pembuatan Perda Perlindungan Petani. Pihaknya berjanji, akan membahasnya bersama badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) Jawa Timur (Jatim). Janji itu, disampaikannya saat FPGM mendatangi Kantor DPRD Jatim.

Ketua FPGM, Moh. Yanto mengungkapkan, akan terus melakukan koordinasi dengan DPRD Jatim. Termasuk Pemprov Jatim. Sehingga Perda perlindungan petani garam bisa dibentuk dan disahkan.  “Kami masih proses menunggu kabar lanjutan. Kami agendakan ada pertemuan dalam waktu dekat,” janjinya. (man/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *