oleh

Desak Pemkab Atasi Ganti Rugi Normalisasi

Kabarmadura.id/SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk segera menyelesaikan konflik ganti rugi proyek normalisasi Sungai Kamoning yang dilakukan oleh sejumlah warga daerah terdampak. Pasalnya,  program multi years contrak (MYC) selama tiga tahun tersebut akan berakhir ditahun ini.

“Ini tahun terakhir dalam program normalisasi sungai kali kamoning, kami meminta agar Pemkab Sampang menyudahi dan mencari jalan keluar soal penolakan ganti rugi yang dilakukan oleh warga terdampak,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sampang Shohebus Sulton.

Ia juga mengatakan, bahwa semua pihak terkait harus ikut andil untuk menyelesaikannya, sehingga normalisasi yang digadang-gadang mampu meminimalisir bencana banjir yang kerap terjadi di Kota Sampang segera dirasakan manfaatnya.

“Ini untuk Sampang kedepan, kami ingin program jangka panjang ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Sampang,” tambahnya.

Sebelumnya, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan pihak pelaksana PT Adi Karya Persero mendatangi rumah Kepala Desa Pasean untuk melakukan koordinasi terkait penolakan tersebut.

Moh Jalil Kasi Penyidik dan Penindakan Satpol PP Kabupaten Sampang saat memimpin dilokasi lahan yang diprotes warga,  pihaknya mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah dan menyampaikan surat layangan kedua pada Moh Taufik warga yang menolak.

“Sesuai perda nomor 7 tahun 2015, tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat, pasal 8 ayat (1) (2) dan pasal 113 KUHP, dan yang bersangkutan untuk menghadap ke kantor Satpol PP untuk dilakukan klarifikasi atas kepemilikan lahan di Bantaran sungai kali Kamoning, namun hingga surat panggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir,” katanya.

Ditempat yang sama Sumarno selaku pelaksanaan lapangan PT Adi Karya Persero mengatakan, sebagai pelaksana hanya menjalankan kegiatan sesuai gambar yang sudah ada, dari total kegiatan yang harus diselesaikan sepanjang 4.8 km, sedangkan untuk Desa Paseyan,  panjangnya  1.5 km,  dan yang masih belum selesai terkendala lahan warga untuk jalan inspeksi kurang lebih 300 m yang berada di jalan Tase’an.

“Namun persoalan itu,  kami sebagai pelaksana terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, agar menemukan solusi yang terbaik.tambahnya.

Perlu diketahui, proyek normalisasi Sungai Kamoning, yang dikerjakan mulai tahun 2017 dengan  rinciannya, tahun 2017 nilai kontrak senilai Rp 8,3 miliar, tahun 2018 Rp 73 miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp 284 miliar. Sedangkan pelaksana pekerjaannya dibagi menjadi dua paket. Paket I dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Adi Karya Persero dengan total nilai kontrak selama tiga tahun sebesar Rp 205,4 miliar. Sedangkan, paket II dikerjakan PT Rudi Jaya dan PT Jati Wangi dengan total nilai kontrak Rp 159,9 miliar.(awe/mam)

Komentar

News Feed