oleh

Desak Pemkab Maksimalkan Anggaran UMKM

Anggaran Tahun 2019 Capai Rp2 Miliar

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop-UMKM), menganggarkan dana sebesar Rp2 miliar yang disiapkan untuk mengembangkan pelaku usaha di Bumi Pamelingan.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, jika dibandingkan dengan jumlah pelaku UMKM yang ada, dana Rp2 miliar masih terbilang rendah untuk bisa mengembangkan seluruh sektor pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayahnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak agar pemerintah bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk melakukan pembinaan dan mengembangkan sektor UMKM, agar bisa betul-betul menjadi pendongkrak sektor perekonomian di Pamekasan.

Selain itu menurut Harun, keberadaan UMKM juga bisa membantu pemerintah dalam menekan angka pengangguran di Pamekasan yang masih cukup tinggi. Melalui sektor UMKM, pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat usia produktif.

“Anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk menekan angka pengangguran melalui UMKM, jadi harus dimaksimalkan,” katanya Minggu (10/2).

Lebih lanjut Harun mengatakan, berdasarkan data pelaku UMKM tahun 2018, jumlah pelaku UMKM di Pamekasan melebihi angka 100 ribu. Jumlah tersebut tentunya terbagi dalam berbagai jenis usaha.

Oleh karenanya, dia meminta agar pemerintah bisa menentukan skala prioritas terhadap UMKM yang akan dilakukan pembinaan. Harapannya, anggaran Rp2 miliar bisa betul-betul diterima oleh pelaku usaha produktif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

“Jangan asal pelaku UMKM terus mendapat bantuan, harus diseleksi agar pemanfaatannya tepat sasaran,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pamekasan Pamekasan A M Yulianto mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan pembinaan semua sektor UMKM demi menekan angka pengangguran di Bumi Gerbang Salam.

Termasuk dengan menganggarkan dana Rp2 miliar untuk mendukung program pembinaan UMKM. Menurutnya, anggaran tersebut nantinya akan disalurkan pada desa-desa yang memiliki potensi lokal dari sektor UMKM.

Dijelaskan pria yang akrab disapa Jon itu, anggaran tersebut nantinya akan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk bantuan barang. Pemerintah tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Sebab dikhawatirkan, nantinya uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan usaha.

Selain itu, pemerintah berencana untuk melakukan upaya pembinaan melalui program pendampingan terhadap semua UMKM. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan benar-benar diwujudkan dari masyarakat bawah.

“Hal ini merupakan upaya agar semua UMKM bisa mandiri dan bisa menonjolkan berbagai produk terbaik masing-masing desa,” ungkapnya. (pin/pai)

Komentar

News Feed