Desak Pemkab Pamekasan Tindak Tegas Tambang Ilegal

  • Whatsapp
KM KHOYRUL UMAM SYARIF TAMBANG ILEGAL: Masih maraknya tambang ilegal di Pamekasan mendapat sorotan tajam dari Ketua Fraksi Partai Golkar Ketua  Ach Tatang.

Kabarmadura.id/Pamekasan-Pandangan Umum Fraksi Golkar dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Pamekasan yang menyoroti tentang tambang ilegal non mineral, yakni,  pasir  batu dan lainya. Pihak eksekutif akan mengkaji ulang mengenai sanksinya dalam hal ini bupati Pamekasan.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pamekasan Ach. Tatang menyampaikan, sampai saat ini tidak ada perusahaan resmi yang mendaftarkan diri dalam rangka mengajukan izin kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan, mengenai kegiatan pertamabangan di wilayah setempat.

Padahal, praktek pertambangan ilegal itu marak terjadi di daerah pantura Pamekasan. Bahkan, kegiatan merusak lingkungan itu semakin meningkat, hal itu lantaran minimnya tindakan dari Pemkab Pamekasan terhadap pelaku usaha tersebut.

“Memang kita lihat sampai saat ini, belum ada perusahaan secara terperinci yang mengajukan izin untuk usaha pertambangan non logam itu, sehingga dari fraksi golkar meinginkan ada penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap praktik pertambangan ilegal itu,” paparnya, Senin (1/7)

Dia menambahkan, pemkab harus mengambil langkah tegas terhadap kegiatan praktik ilegal non logam tersebut. Pasalnya, praktik pertambangan, mulai dari tambang pasir di pesisir pantai, tambang batu dan lainnya, bisa mengancam lingkungan sekitra.

Dia berharap, ada proteksi terhadap oknum yang melakukan kegiatan tambang secara liar tersebut, pembinaan terhadap pelaku pertambangan juga harus dilakukan. Jika perlu, pemkab juga harus mengambil langkah tegas berupa sanksi secara hukum untuk menangani kegiatan pertambangan tersebut.

“Yang penting penambangan itu, tidak bersifat liar, sehingga dalam hal pengawasan, kontrol maupun memberikan semacam pembinaan terhadap pengusaha itu berjalan secara lebih efektif,” paparnya.

Pihaknya juga meminta agar ada sosialisasi kepada para oknum penambang liar supaya tidak merusak lingkungan yang ada. Para pelaku pertambangan harus diarahkan untuk bisa menjaga lingkungan.

“Harus ada sosialisasi dari pemkab betapa pentingnya menjaga lingkungan, pemkab juga harus melakukan penindakan preventif kepada oknum tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam mengaku akan melakukan kajian yang mendalam terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar terkait maraknya praktik pertambangan ilegal non logam di wilayahnya.

“Saya cek dulu keberadaannya, nanti saya kaji dulu mengenai langkah berikutnya terkait penambangan tersebut,” paparnya. (km47/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *