Desak Petronas Segera Lakukan Kerja Sama

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) MENUNGGU: Pemerintah menunggu kepastian kesepakatan dana PI dari hasil Sumur Hidayah I di lepas pantai Ketapang, Sampang.

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Perundingan bisnis minyak dan gas bumi (migas) dana participating interest (PI) di Sumur Hidayah 1 PC North Madura II Ltdantara antara PT. Petrogas Jatim Sampang Energy (PJSE) dengan Petronas Carigali, memasuki tahun ketiga sejak dimulainya rencana kerjasama.

Sejumlah pihak yang ditunjuk sebagai tim pembahasan analisis dampak lingkungan (amdal), menyayangkan sikap Petronas. Sebab, pemerintah setempat sudah dengan leluasa mendukung ekplorasi sampai eksploitasi yang dilakukan Petronas. Sayangnya, selama ini Petronas tidak kooperartif.

Bacaan Lainnya

Habisono, salah satu anggota tim pembahasan amdal Petronas di Jakarta menyayangkan kondisi tersebut. Semestinya Petronas Caligari segera membentuk kerjasama. Sehingga keamanan di Kabupaten Sampang juga lebih berkualitas.

Dia mengatakan, selama ini pemerintah selalu melakukan upaya agar bisnis itu segera dilakukan. Namun, Petronas Carigali selalu menolak penawaran kerjasama bisnis yang disodorkan pemerintah daerah.

Dia mengungkapkan bahwa pemerintah setempat sudah melakukan banyak persiapan. Termasuk berbagai cara agar bisnis migas segera dilakukan. Namun, Petronas memilih menolak.

“Selama ini Petronas yang tidak kooperatif,” katanya.

Menurutnya, pemerintah wajib memperjuangkan haknya mengelola bisnis migas melalui dana PI. Sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10% pada. Khususnya pada wilayah kerja Migas dan Pemerintah Daerah.

Pihaknya berharap Petronas harus memberikan peluang bernegosiasi. Penawaran pemerintah akan dikaji ulang. Sementara Petronas harus siap melakukan kebijakan untuk bekerjasama.

“Harus ada peluang yang diberikan. Distribusi migas akan distop oleh warga setempat jika Petronas tidak memberikan respon positif.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang Yuliadi Setiawan kepada Kabar Madura mengatakan, pihaknya bersama tim akan melakukan melakukan kajian ulang soal penawaran bisnis migas. Sebab selama ini, nominal bagi hasil yang belum ada kesepakatan.

“Kami akan melakukan pembahasan ulang terhadap penawaran kami. Dari beberapa pertemuan belum ada hasil. Mungkin ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu,” ucapnya.

Catatan Kabar Madura, PT. PJSE yang merupakan perusahaan merger antara PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakanbadan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jatim dengan PT Geliat Sampang Mandiri (GSM) yang merupakan BUMD Pemkab Sampang, belum mendapatkan persetujuan dari Petronas Caligari.

Penawaran mereka belum ada persetujuan karena tidak adanya kesepakatan soal angka bagi hasil.

Perusahaan BUMD secara aturan memiliki hak mengelola bisnis sebesar 10 persen. Namun, jika bisnis itu disepakati, maka ada pembagian saham antara BUMD Jawa Timur dengan BUMD pemerintah daerah. Komposisi saham secara prosentase yakni 51 % PT PJU dan 49 % PT GSM.

Sementara Petronas Caligari di lokasi tersebut sudah melakukan eksplorasi migas sejak beberapa tahun lalu. Dari lapangan bukit tua, Petronas Caligari mendapatkan hasil produksi minyak mencapai 15.000 barel oil per day (BOPD). Sementara produksi gas sebesar 30 mmscfd. Bahkan di awal-awal produksi mampu menghasilkan 18.000 bopd sampai 20.000 bopd. (man/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *