Desak Regulasi Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang Diselesaikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pembahasan regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang belum tuntas. Atas dasar itulah, para wakil rakyat yang duduk di internal Komisi I mendesak, agar pemerintah lebih serius membahas aturan yang akan digunakan tahun ini. Sebab, pelaksanaan Pilkades serentak akan diikuti hampir semua desa.

Tercatat, sebanyak 111 desa akan melangsungkan pemilihan. Sehingga, regulasi yang baru ditunggu segera selesai. Pasalnya, pembahasan regulasi tersebut terkesan molor, serta terkesan tidak ada keseriusan untuk menyelesaikannya.  Hal ini diungkapkan, Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman, Senin (18/01/2021).

Bacaan Lainnya

“Saya berharap, aturan itu dibuat serius. Banyaknya poin aturan yang harus dikaji, bukan serta merta jadi alasan belum selesai,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus menentukan target pembahasan regulasi tersebut.  Termasuk, pemberlakuan dari adanya regulasi.  Sebab, aturan yang dibuat harus disosialisasikan, agar diketahui oleh semua masyarakat yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi tingkat desa. Sehingga, desa yang hendak menggelar pilkades memahami aturan.

“Sosialisasi regulasi yang baru wajib dilakukan. Karena, akan menjadi acuan semua tahapan pemilihan, termasuk mulai dari persiapan. Makanya, perlu ada target kapan regulasi selesai dan diberlakukannya,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu, menegaskan, dibuatnya regulasi baru sebagai bentuk penyempurnaan aturan sebelumnya. Itu dilihat dari evaluasi pilkades sebelumnya. Salah satunya, untuk meminimalisir kerusuhan yang disebabkan akibat regulasi yang lemah. Namun, akan semakin terjadi kerusuhan pilkades, jika regulasi baru tidak segera diberlakukan.

Termasuk, sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, ketidakpahaman tentang regulasi, justru akan menjadi penyebab utama kerusuhan. Aulia Rahman menambahkan, jumlah desa yang akan menggelar Pilkades serentak tidak sedikit. Dari 180 desa yang ada, sebanyak 111 desa yang akan menggelar pemilihan.

Untuk diketahui, pemerintah tengah menyempurnakan peraturan bupati (Perbup) Pilkades Nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Kades). Pada pilkades sebelumnya, dinilai masih banyak kelemahan aturan yang mengakibatkan banyak terjadi sengketa. (man/ito)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *