KABARMADURA.ID | SAMPANG–Aksi penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum usai. Tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa, penolakan juga datang dari unsur politisi. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sampang secara tegas menolak kenaikan harga BBM.
Ketua DPC Partai Demokrat Sampang Abdus Salam menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan menaikkan harga BBM. Keputusan itu dinilai hanya menyengsarakan rakyat kecil. Sebab, dampaknya berimbas pada naiknya biaya transportasi dan harga bahan-bahan pokok.
Perintah melakukan unjuk rasa itu datang dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Seluruh kader dan anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang akan ikut aksi. Mereka akan berorasi menggunakan pengeras suara.
“Ini perintah dari pimpinan kami. Kami akan aksi,” ucapnya.
Pria yang karib dipanggil Abah Dus itu mengaku akan menggelar unjuk rasa sebagaimana yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat. Mereka akan unjuk rasa ke kantor DPRD Sampang. Pimpinan dan seluruh anggota DPRD akan didesak untuk satu suara menolak kenaikan harga BBM.
Agar lebih matang, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kader dan seluruh anggota Fraksi Demokrat. Bahkan, rencana aksi itu juga akan dibahas secara nasional di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang saat ini sedang berlangsung di Jakarta.
“Ini bukan formalitas dan bukan pencitraan. Ini murni karena Demokrat tidak setuju dengan kenaikan harga BBM,” tegasnya.
Menurut Abah Dus, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mengurangi subsidi BBM baginya tidak tepat. Sementara di lain sisi, pemerintah menghamburkan anggaran begitu besar untuk membangun ibu kota negara (IKN).
Padahal, kata Abah Dus, tanpa IKN pun masyarakat Indonesia akan tetap hidup nyaman. Tapi dengan naiknya harga BBM, masyarakat akan sengsara. Bahkan menurutnya, sebaiknya pemerintah menghentikan pembangunan IKN dan merelokasi anggarannya untuk subsidi BBM.
“Karena bisa juga, dipangkasnya subsidi BBM karena negara memaksakan diri membangun IKN. Bisa jadi pemerintah khawatir IKN tidak jalan jika subsidi BBM tidak dikurangi,” tangkasnya.
Reporter: Ali Wafa
Redaktur: Wawan A. Husna
