oleh

Dewan Bangkalan Kecewa, Kesulitan Pupuk Malah Petani Diminta Membeli Pupuk non Subsidi

KABARMADURA.ID, Bangkalan – Penebusan pupuk bersubsidi mulai dikeluhkan oleh petani. Kendati sudah menggunakan kartu tani namun informasi di lapangan banyak petani mengeluhkan rumitnya penebusan pupuk bersubsidi tersebut. Kondisi itu menjadi sorotan banyak pihak, bahkan keluhan kelangkaan pupuk tersebut sudah disampaikan kepada pihak legislatif.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Abdul Aziz mengatakan, penyuluh pertanian lapangan (PPL) kecamatan dan kelompok tani (poktan) harus saling berkoordinasi. Hal itu dilakukan agar penebusan pupuk tidak lagi membuat petani kesulitan.

“PPL ini juga seharusnya lebih intens dalam melakukan sosialisasi agar penebusan tidak seperti ini. Padahal ini petani sedang dalam masa tanam, butuh pupuk,” ujarnya, Selasa (3/11/2020).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sulitnya petani yang memiliki kartu tani dalam menebus pupuk bersubsidi karena harus ada formulir pembukaan rekening. Tentunya, kata dia, ini akan membuat sejumlah petani kesulitan memahami prosedur tersebut.

“Terlebih penebusan pupuk bersubsidi ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun kemarin tidak ada form-form seperti ini,” jelasnya.

Masih menurut Aziz (sapaan akrabnya), mau tidak mau petani saat ini harus membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa mencapai Rp300 ribu. Sebab, para petani sudah memasuki musim tanam dan memerlukan pupuk. Sementara, petani harus mengumpulkan formulir ke poktan terlebih dahulu jika ingin membeli pupuk bersubsidi.

“Kartu tani sekarang, katanya kemarin bisa digunakan tahun 2021, awal tahun,” katanya.

Sementara itu, Distributor Petrokimia Gresik Cabang Bangkalan David Khoirul mengatakan, ada 2 gudang penyangga pupuk di Bangkalan, yakni Socah dan Keleyan. Dia menjamin bahwa sudah menyiapkan pupuk dan siap untuk disalurkan. Katanya, hanya menunggu form permintaan dari petani yang ditandatangani oleh ketua poktan dan PPL.

“Saat ini pupuk yang kami sediakan yakni pupuk urea dengan 570 ton, pupuk Za sebanyak 250 ton, SP36 sebesar 500 ton, toska sekitar 600 ton dan organik sebanyak 300 ton,” jelasnya.

Lanjutnya, pupuk itu tersedia untuk satu bulan ini yaitu November. David menuturkan, penyerapan paling kecil Jawa Timur untuk pupuk bersubsidi.  Hal tersebut diakui, karena memang terbentur dengan aturan yakni harus mengirim form kembali yang ditandatangai PPL dan ketua poktan yang kemudian harus dikirim ke distributor.

Ditambahkannya, jika pihaknya sudah memprediksi ada gejolak dengan adanya aturan baru itu. Hal itu diperkuat dengan bulan September ini nol penyerapan. Terkait petani kesulitan menebus pupuk, pihaknya sudah memberikan solusi dengan alternatif untuk membeli pupuk non subsidi.

“Harga pupuk subsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi, kalau non subsidi lebih tinggi,” tandasnya. (ina/km56/mam)

Komentar

News Feed