Dewan Berang, BLT-DD Belum Terealisasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) PERLU DIPERTANYAKAN: Tidak satupun desa di Kabupaten Sampang, bisa merealisasikan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) lantaran menunggu penyesuaian surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa.

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Warga penerima bantuan langsung tunai-dana desa (BLT-DD) di Kabupaten Sampang, harus bersabar. Sebab, bantuan tersebut belum bisa terealisasi. Salah satu indikasinya, tidak satupun desa melakukan pencairan DD. Hal tersebut diungkapkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Rahman melalui Kasi Perencanaan Pembangunan Desa, Moh Rudy Susanto, Selasa (16/02/2021).

Menurutnya, selain tidak satupun desa melakukan pencairan DD, perlu adanya penyesuaian data penerima bantuan dengan surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Prawansa, tentang Penggunaan Anggaran Dalam Penanggulangan Covid-19. “Dari 180 desa , tidak satupun bisa merealisasikan BLT-DD. Karena Harus menyesuaikan dengan SE penanggulangan Covid-19, tapi jika semuanya selesai bisa saja Februari ini sudah terealisasi,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Sampang, Aulia Rahman, mengatakan belum terealisasinya BLT-DD tahun  ini perlu dipertanyakan. Sebab, untuk penyalurannya berlaku selama 12 bulan. Dengan demikian, bilamana tidak direalisasikan pada awal bulan, dikhawatirkan menimbulkan terjadinya kejanggalan.

Pihaknya beranggapan,  belum terealisasinya BLT-DD lantaran butuh penyesuaian penerima, sangat tidak masuk akal. Sebab, pada tahun 2020 BLT-DD itu sudah pernah direalisasikan. Sehingga, bisa mengambil data-data sebelumnya. Tetapi, jika memang untuk mengecek kevalidan data, tinggal membuka ulang data penerima tahun sebelumnya.

“Sekarang sudah Februari, tapi belum direalisasikan. Padahal bantuan itu, bergulir selama 12 bulan. Soal data bisa pakai tahun 2020, yang penting cek kevalidan, jika memang ada penerima yang sudah tidak ada atau meninggal, tinggal alihkan saja ke yang berhak menerima,” responnya.

Menurutnya, pihak desa sudah memahami data penyaluran anggaran tersebut.  Bahkan, laporan mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2020 sudah selesai.  Sehingga, bisa mengajukan APBDes tahun 2021  dan mencairkan dana desa (DD). “Seharusnya APBDes itu, dimulai dari tahun 2020, dan tahun 2021 ini tinggal pelaksanaannya,” tukasnya. (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *