oleh

Dewan Desak APBD 2020 Diprioritaskan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru

Kabarmadura.id/Pamekasan-Upah yang diberikan pada guru kelas non kategori, dinilai jauh dari kata layak.  Oleh karenanya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk memprioritaskan anggaran tahun 2020 pada peningkatan kesejahteraan guru kelas non kategori.

Hal itu didasari, lantaran selama ini tingkat kesejahteraan guru kelas non kategori jauh dari kelayakan, kendati kewajiban mengajar tidak jauh beda dengan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua DPRD Pamekasan Fathorrohman menyampaikan, pihaknya sangat prihatin dengan keadaan guru kelas non kategori. Sebab, meski kewajiban menjalankan tugas mengajar tidak jauh berbeda dengan guru ASN, namun perjuangan para guru non kategori hanya dihargai sebesar Rp200 hingga Rp300 ribu per bulan.

Dirinya mengungkapkan, legislatif sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan guru non kategori. Bahkan, dalam pembahasan bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Pamekasan, pihaknya sudah menekan agar Pemkab memberikan insentif kepada guru honorer non kategori. Tentunya hal itu, juga didasari pada lamanya masa pengabdian para guru.

“Permintaanya (insentif, red) disesuaikan dengan taraf kewajaran dan keberadaan anggaran di Pemkab,” ungkapnya, Kamis (2/1/2020).

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e menyampaikan, Pemkab telah menganggarkan pemberian insentif sebesar Rp600 ribu kepada guru honorer yang mengajar di sekolah negeri. Tentunya lanjut Raja’e, rencana pemberian insentif itu sudah melalui pertimbangan serta penyesuaian dengan postur anggaran yang dimiliki Pemkab Pamekasan.

Dia juga menjelaskan, ada sebanyak  8.440 guru honorer yang akan diberikan insentif setiap tahun, mulai tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD) negeri, hingga sekolah menengah pertama (SMP) di bawah naungan Disdik Pamekasan.

Tidak hanya itu, Pemkab  Pamekasan sudah memberikan gaji kepada 246 guru kontrak agama, serta 53 guru kontrak  pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan (PJOK) sebesar Rp600 ribu per bulan. Bahkan, untuk guru K2, pihaknya sudah menganggarkan honor sebesar Rp1 juta per bulan untuk 580 guru.

“Dengan adanya insentif tambahan dari pemerintah ini, setidaknya bisa mengurangi beban para guru yang sudah menjadi pahlawan pendidikan,” pungkasnya. (rul/pin)

 

Komentar

News Feed