Dewan Desak Sosialisasi Perbup Segera Direalisasikan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN)

KABARMADURA.ID, SAMPANG – Pembahasan regulasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Sampang jelas perkembangannya. Para wakil rakyat yang duduk di internal Komisi I DPRD meminta, jika aturan selesai maka harus segera disosialisasikan.

Sebab, lambatnya sosialisasi tentang regulasi akan berdampak pada kerusuhan sebelum pelaksanaan pilkades serentak. Apalagi, jumlah desa yang akan melaksanakan pilkades tidak sedikit. Pelaksanaannya, akan diikuti hampir semua desa di Kabupaten Sampang.

Bacaan Lainnya

Tercatat, sebanyak 111 desa akan melangsungkan pemilihan. Sesuai rencana, pelaksanaannya akan digelar akhir tahun ini. Hal tersebut diungkapkan, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sampang,  Aulia Rahman, Selasa (09/02/2021).

Menurutnya, sosialisasi tentang regulasi pilkades sangat penting. Sebab akan berpengaruh pada persiapan pemilihan. Mulai dari pembentukan panitia, pendaftaran hingga aturan pelaksanaan.

“Jika itu tidak segera disosialisasikan akan menjadi bom waktu. Perbaikan regulasi yang ditargetkan untuk meminimalisir kerusuhan, malah akan membuat gaduh sejak awal,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, regulasi baru sebagai bentuk penyempurnaan aturan sebelumnya. Salah satunya untuk meminimalisir kerusuhan yang disebabkan regulasi lemah.

“Waktu menjelang akhir tahun ini tidak lama. Setidaknya, bulan Maret sosialisasi harus sudah persiapan. Sehingga, ada kesepahaman semua elemen di tingkat desa,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah tengah menyempurnakan peraturan bupati (perbup) tentang Pilkades Nomor 31 tahun 2019 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pada pilkades sebelumnya dinilai masih banyak kelemahan aturan yang mengakibatkan banyak terjadi sengketa.

Sementara itu, Kasi Perencanaan Pembangunan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Rudi Susanto, mengaku belum bisa berkomentar banyak tentang regulasi tersebut. Meski demikian, pihaknya memastikan sosialisasi tetap dilakukan.

“Saya tidak tahu kapan sosialisasi dilakukan. Karena masih proses pembahasan,” responnya. (man/ito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *