Dewan Dilapori e-Warung Dipaksa MoU dengan BUMD

  • Whatsapp
TIDAK MENYERAH: Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir sedang menunjukkan bukti adanya kontrak e-warung dengan BUMD.

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Setelah dikecoh dengan flashdish kosong, membuat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan semakin garang. Kali ini, komisi yang membidangi sosial itu, kembali mengungkap masalah baru dalam persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang telah dilaunching beberapa waktu lalu.

Jika sebelumnya ada temuan data penerima yang ditengarai tidak valid, kini, anggota Komisi D menerima laporan adanya e-warung yang dipaksa melakukan kontrak dengan salah satu badan umum milik daerah (BUMD).

“Kami mendapat laporan ada pemaksaan kepada pemilik e-warung untuk melakukan kontrak dalam pengambilan beras dari pihak tertentu. Mestinya, dalam panduannya tidak boleh, semestinya e-warung itu diberikan kebebasan untuk membeli beras kemana saja,” kata anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Abdurrahman Thohir.

Abdurrahman menilai, tindakan tersebut tidaklah etis, terlebih dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan. Berdasarkan keterangan Abdurrahman, BUMD yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggali keuntungan yakni PD Sumber Daya.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen fotocopy kontrak MoU e-warung dengan pihak PD Sumber Daya yang diperoleh Abdurrahman.

“Kami disuguhkan data yang diberikan BPI ini, dalam kontrak tersebut ada item pemaksaan untuk mengambil beras di PD Sumber Daya milik BUMD selama 5 tahun dengan harga tertentu,” paparnya.

Setelah menerima data pada Senin (24/6) lalu, pihaknya akan menindaklanjuti dengan  berkoordinasi bersama anggota dewan lainnya. Tujuannya, untuk mengkoreksi apakah benar kontrak tersebut dilakukan oleh PD Sumber Daya. Sebab, berdasarkan laporan bersifat data di dokumen tersebut, merupakan bukti awal dugaan penyalahgunaan BPNT.

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh pihak BPI, ungkap Abdurrahman, kontrak tersebut diduga melibatkan semua e-warung yang ada di seluruh Bangkalan.

Sedangkan data di dokumen yang diterimanya, masih berdasarkan sampling, yakni oleh satu e-warung yang ada di Bangkalan. Dia juga masih mencari bukti lainnya, apakah ada keterkaitan oleh OPD lainnya maupun OPD tertentu. Sebab dokumen tersebut ditandatangani oleh pimpinan PD Sumber Daya.

“Indikasi saya mungkin bisa oknum OPD atau oknum tertentu, kontrak tersebut hanya mengatasnamakan Sumber Daya. Pejabat yang berwewenang dari Sumber Daya. Ini sudah petunjuk awal penyalahgunaan. Inisilnya yakni MMA,” kata Abdurrahman.

Adanya laporan tersebut, Abdurrahman meminta agar pihak BRI untuk memperbaiki data tersebut dan mengkroceknya sebelum mendistribusikan BPNT kepada masyarakat. Sementara itu, pimpinanan BRI cabang Bangkalan Sudono berjanji akan memperbaiki sesuai permintaan Komisi D.

Namun Sudono mengaku tidak tahu terkait adanya kontrak yang dilakukan oleh PD Sumber Daya Bangkalan.

“Kami akan memperbaiki apa yang diminta komisi D. Tetapi perlu diketahui sebenarnya e-warung itu bebas mengambil beras kemana saja. Dengan kontrak tersebut itu yang melibatkan e-warung dengan supliyer kami tidak tau,” tandasnya.

Sebelumnya,  Komisi D DPRD Bangkalan mendapat hadiah berupa flashdisk kosong dari Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan. Flashdisk itu, sebelumnya dikira berisi data valid tentang penerima BPNT yang dibuktikan Dinsos Bangkalan.

Sebab, sebelumnya, Komisi D menduga data BNPT yang dilaunching Dinsos adalah fiktif. Kecurigaan legislator itu, kemudian ditindaklanjuti dengan meminta data penerima BPNT ke Dinsos Bangkalan. Permintaan data itu dipenuhi melalui flashdisk. Namun setelah dibua, ternyata kosong.  (ina/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *