Dewan Kesal, Nol Solusi Bagi PMI Asal Kabupaten Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/SUBHAN) TANPA SOLUSI: Kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Sampang sudah mencapai empat ribu jiwa lebih. 

KABARMADURA.ID, SAMPANG  -Sejak beberapa bulan terakhir, jumlah kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Sampang meningkat. Bahkan saat ini sudah mencapai sekitar 4.500 jiwa. Namun, membludaknya pejuang devisa yang pulang kampung belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang.

Atas kondisi tersebut, anggota Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan mendesak, pemkab tidak hanya sebatas memfasilitasi proses penjemputan. Melainkan ada perhatian lebih. Sebab para PMI itu, sudah kehilangan sumber pendapatannya. Bahkan saat ini, mayoritas PMI itu sedang menganggur.

Bacaan Lainnya

Sehingga perlu memfasilitasi para PMI, melalui kegiatan pelatihan keterampilan kerja. Terutama bagi PMI yang masih berusia produktif. Sedangkan bagi PMI yang sudah lanjut usia (lansia) atau tidak produktif, bisa dicover dengan bantuan tunai.  Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan semacamnya. Sehingga kehadiran pemerintah mampu dirasakan oleh masyarakat.

“Setelah kami menggelar rapat dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) beberapa waktu lalu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sampai saat ini, Pemkab belum ada solusi konkrit untuk para PMI, hanya bisa pasrah dan memfasilitasi penjemputan saja,” kesalnya, Minggu (26/9/2021). 

Politisi muda dari fraksi Gerindra itu membeberkan, kedatangan pejuang  devisa asal daerah dengan slogan Kota Bahari diprediksi masih akan terus bertambah hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Dengan demikian, pemkab harus segera menemukan solusi konkrit dalam upaya penanganan PMI, mulai dari solusi jangka pendek hingga jangka panjang.

“PMI yang mencapai ribuan jiwa ini harus diimbangi dengan adanya kebijakan yang mengarah pada proses penganggaran untuk penanganannya  dan ada sinergitas dari berbagai pihak terkait dampak sosialnya,” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang (Kabid) Penempatan dan Pengembangan DPMPTSP dan Naker Sampang Agus Sumarso menjelaskan, sejatinya pemkab terus berupaya menangani kedatangan PMI secara maksimal. Hanya saja, keuangan daerah yang sangat terbatas untuk saat ini hanya bisa memfasilitasi penjemputan pemulangannya.

Agus menegaskan, untuk memfasilitasi PMI agar bisa tercover bantuan sosial (nansos) masih terkendala dengan administrasi kependudukan. Sebab sebagian PMI sudah berkependudukan luar Negeri, sebagian juga ada yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah mati dan lain sebagainya.

“Bukannya kami tidak peduli terhadap para PMI ini, tapi keadaan yang tidak memungkinkan, anggarannya terbatas. Jadi kami belum bisa untuk memberikan pelatihan dan bantuan, namun prinsipnya tetap kami upayakan memberikan solusi yang terbaik,” tegasnya. 

Reporter: M. Subhan

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *