Dewan Pendidikan Cium Aroma Curang PPDB Lewat Titipan KK

  • Whatsapp
Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di salah satu sekolah di Madura.

Kabarmadura.id/SAMPANG-Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang mencurigai adanya kartu keluarga (KK) titipan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMA/SMK. Akibatnya, anak warga asli Kota Sampang gagal masuk zona sekolah dekat rumah mereka.

“Ada kemungkinan setahun atau dua tahun sebelum masuk SMA/SMK titip atau dompleng KK pada keluarga atau kerabat yang domisilinya dekat dengan sekolah,” ungkap anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang Zainuddin.

Akibat adanya KK ‘titipan’, kata Zainuddin, warga Kota Sampang yang berada dalam zona pendidikan (1-2 kilometer) gagal masuk SMA yang dituju.

Dia mencontohkan, calon peserta didik yang berada di wilayah Kelurahan Karang Dalem harus masuk SMAN 4, meskipun secara geografis wilayah kelurahan itu sangat dekat dengan lokasi SMAN 1 dan SMAN 2.

Zainuddin mengimbau kepada warga yang anaknya tidak diterima agar tidak memaksakan untuk masuk lewat jalur-jalur yang melanggar aturan.

“Menyekolahkan anak di sekolah negeri bukanlah hal yang wajib atau mutlak,” ungkapnya.

Terkait kecurigaan itu, Zainuddin menyarankan syarat PPDB SMA di Kota Sampang yang menyebutkan calon siswa harus KK setempat dalam zona, diubah menjadi KK calon siswa bersama orangtua.

Menurut dia, diterapkanya Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, mengatur sejumlah aturan yang berbeda dibandingkan PPDB tahun 2018. Seperti pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan bahwa KK bisa digantikan dengan keterangan surat domilisi.

Hal ini bisa disalahgunakan untuk menyiasati zonasi yang ada. Mengingat KK dan surat keterangan domisili memiliki pengertian yang berbeda.

“KK ini tidak bisa digantikan dengan domisili. Ini sangat rawan. Contohnya ada sekolah favorit di kecamatan X, ini orang yang rumahnya jauh bisa saja minta surat keterangan untuk domisili di kecamatan itu,” ulasnya.

Persoalan kedua yang tengah menjadi pembahasan oleh pihaknya adalah, terkait tidak digunakannya lagi hasil nilai Ujian Nasional (Unas) sebagai patokan untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Menurutnya hal ini akan berdampak pada down-grade (penurunan) kualitas pendidikan di Sampang, karena pemerintah hanya memfokuskan pada zonasi sekolah dengan jarak rumah saja.

“Nilai sudah bagus, penataan bagus, tapi kalau itu (zonasi) tetap diterapkan bisa menurunkan kualitas pendidikan kita. termasuk nilai anak-anak banyak yang merosot,”ujarnya.

Sehingga kata Zainuddin, kedepan diharapkan untuk zona SMA/SMK di Kota Sampang cukup wilayah yang secara administratif masuk Kota Sampang. Dalam artian tidak perlu menambah wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Sampang.

“Pihak sekolah harus fair dan transparan dalam menyampaikan info PPDB online kepada masyarakat, agar tidak muncul prasangka terjadi praktik kotor dalam PPDB,” punkasnya. (sam/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *