Dewan Pendidikan Sampang Minta Pemkab agar Sekolah yang Minim Siswa Di-Regrouping

Pendidikan128 views
Banner Iklan

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Dewan Pendidikan Sampang menyoroti sejumlah sekolah tidak produktif yang jumlah siswanya minim, khususnya di jenjang sekolah dasar (SD). Puluhan SD di Sampang yang siswanya sangat minim sebaiknya diregrouping dengan sekolah terdekat.

Pendapat itu diutarakan oleh Ketua Dewan Pendidikan Sampang Achmad Mawardi. Menurutnya, lebih dari 20 SD di Sampang sudah tidak produktif. Penerimaan peserta didik baru tidak disambut antusias oleh masyarakat setempat. Karenanya, jumlah siswa di beberapa sekolah itu minim.

Banner Iklan

Pihaknya mengimbau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang segera menyusun regulasi sebagai dasar hukum untuk melakukan regrouping sekolah. Sekolah yang sudah tidak produktif agar digabung dengan sekolah terdekat. Hal itu dinilai sebagai sebuah solusi yang tepat.

“Nanti asetnya dikembalikan ke daerah. Itu akan tetap menjadi aset negara. Siswanya disatukan,” ucapnya.

Bagi Mawardi, regrouping menjadi solusi atas kondisi sekolah yang tidak mampu berkembang dan meningkatkan jumlah peserta didik baru. Salah satu dampak positifnya akan menghemat uang negara, karena akan mengurangi alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga:  Santri Annuqayah Lubangsa Guluk-Guluk Borong Juara Sukarabic Festival di UIN Suka Yogyakarta. 

Pensiunan pegawai Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang itu menjelaskan, standar jumlah siswa menurut Kementerian Pendidikan yaitu 20 orang per kelas. Namun faktanya, masih banyak SD yang setiap kelas jumlah siswanya tidak sampai 20 orang. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satunya, lanjut Mawardi, lokasi SD negeri yang berdekatan dengan SD negeri lainnya. Bahkan faktanya, ada SD yang bersebelahan dengan SD lain. Ada pula dua SD yang berada di satu halaman. Kondisi semacam itu harus diatasi dengan menggabung kedua sekolah tersebut.

“Faktor lainnya, kadang SD itu berdekatan dengan pesantren yang di dalamnya terdapat Madrasah Ibtidaiyah,” ujarnya.

Baca Juga:  MTsN 3 Pamekasan Libatkan Siswanya di SBBC untuk Implementasikan Kurikulum Merdeka

Akan tetapi, kata Mawardi, ada pula daerah yang memang minat masyarakatnya terhadap pendidikan masih rendah. Sehingga, meski SD di daerah itu tidak banyak, siswanya tidak juga banyak. Dalam kondisi seperti itu, sekolah harus kreatif dan berinovasi dalam menarik perhatian masyarakat.

Pihak komite sekolah juga harus berjibaku membantu memajukan sekolah. Komite juga harus turut serta berinovasi mempercantik citra sekolah dan mendorong masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan. Karena komite sekolah dibentuk dari unsur masyarakat.

“Jika masyarakatnya sudah sadar pendidikan, namun tetap tidak berminat terhadap SD negeri, sementara SD negeri lainnya jaraknya sangat jauh, sehingga tidak memungkinkan untuk digabung, maka cara satu-satunya ya ditutup saja. Asetnya akan kembali ke negara kok,” pungkas Mawardi.

Pewarta: Ali Wafa

Redaktur: Moh. Hasanuddin 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *