oleh

Dewan Pendidikan Sampang Temukan 90 Persen Sekolah Tidak KBM Daring, hanya Libur Panjang

Kabarmadura.id/SAMPANG-Tahun ajaran 2020-2021, dunia pendidikan di Kabupaten Sampang dihadapkan dengan berbagai persoalan, salah satunya banyak peserta didik banyak memilih daftar di sekolah swasta/madrasah daripada masuk ke sekolah yang berstatus negeri. 

Fenomena itu, disebut-sebut sebagai bukti nyata gagalnya Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang dalam mengelola dan memajukan pendidikan di daerah yang berjuluk Kota Bahari itu.

Berdasarkan hasil monitoring DP Sampang, sekitar 70 persen SDN tidak ada pendaftar. Salah satu alasan masyarakat enggan mendaftarkan anaknya, karena sekolah belum membuka pembelajaran tatap muka. Sedangkan pilihan memindahkan atau atau mendaftar ke sekolah swasta seperti madrasah, karena sudah membuka kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka.

“Jika minim pendaftar ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak  SDN kolaps atau ditutup,” ujar Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Sampang Dr. Abdurahman,, Rabu (5/8/2020).

Sebab, sesuai dengan bab 3 pasal 3 poin 8 sampai 10 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019, sekolah dasar negeri (SDN) dan SMPN yang tidak memenuhi target rombongan belajar (rombel) akan ditutup atau digabung. Untuk rombel SDN minimal 20 siswa dan SMPN 32 siswa.

Sedangkan minimnya pendaftar di SDN, karena pembelajaran daring tidak cocok diterapkan di Sampang. Alasannya, secara geografis dan demografis tidak layak. Karena data yang dihimpun menunjukan, hanya 10 persen sekolah yang mampu melakukan pembelajaran daring, itu pun sekolah di tengah kota. Adapun sisanya, libur panjang.

“Pembelajaran daring tidak didukung oleh buku ajar e-book, tetapi masih menggunakan text book, sehingga peserta didik masih disibukkan dengan foto copy dan sebagainya,” tuturnya.

Namun dia tetap menyarankan, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sampang bisa membentuk sekolah tangguh yang berbasis di zona hijau. Hal itu sekaligus sebagai model peraktik.

Bahkan menurutnya, dalam situasi saat ini, pilihanya hanya dua, menyerah atau melawan. Sementara pesantren telah memberikan contoh dengan hadirnya pesantren tangguh. Karena, pesantren sebenarnya ingin memberikan harapan bahw, masa depan lebih penting daripada larut dan menyerah.

“Satu hal yang paling penting, bahwa jangan sampai stigma negatif Covid-19 ini menurunkan harapan dan semangat peserta didik untuk sekolah, dan pesantren telah melakukan dengan tepat. Sebab, jika ini dibiarkan akan membahayakan terhadap keberlanjutan pendidikan,” sarannya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sampang Nor Alam tidak yakin angka yang tidak mendaftar di SDN dan SMPN mencapai  70 persen. Namun, pada Selasa (4/8/2020) lalu, pihaknya baru mengirimkan surat ke SDN dan swasta untuk melaporkan data siswa kelas 1, hasilnya diperkirakan akan diketahui paling lambat pada Jumat (7/8/2020).

“Tidak benar, tunggu saja nanti, dan jika karena metode pembelajaran daring, nanti kami akan sosialiasi ke bawah. Sekarang data siswa baru belum lengkap,” ujarnya.

Terkait pembentukan sekolah tangguh, pihaknya menunggu regulasi baru, karena tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan sendiri. Pihaknya tetap berpedoman SKB 4 Menteri, menteri Pendidikan, menteri Agama, menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri, bahwa hanya pondok pesantren (ponpes) yang diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

“Yang diperbolehkan melaksanakan kegiatan belajar tatap muka itu hanya pesantren, kalau madrasah, tidak,” tuturnya.

Mengenai adanya madrasah yang melaksanakan kegiatan tatap muka, dikatakan bahwa bukan kewenangannya untuk menindak.

“Kami tetap mengikuti regulasi yang ada. Sebab khawatir nanti ada siswa yang terpapar Covid-19, sehingga menular ke yang lain. Dan saat ini sekolah gak ada yang masuk, jadi gimana yang mau bentuk sekolah tangguh,” pungkas Nor Alam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Sampang Pardi mengungkapkan, mengaktifkan pebelajaran secara tatap muka itu kewenangan pengasuh. Jika pengasuh pondok pesantren atau yayasan menghendaki,  pihaknya menoleransi.

Baginya, hal itu masih dalam batas kewajaran. Karena mereka memahami, bahwa orang uanya tidak punya biaya, jadi lebih parah ketika tidak masuk sama sekali. Selain itu, imbuh Pardi, daripada mereka belajar di rumah secara berkelompok yang sama-sama tidak efektif, lebih baik belajar di sekolah namun menerapkan protokol kesehatan.

“Beberapa memang sudah lapor, dan kami tidak bisa memberikan solusi yang paling baik,” tanggapnya.

Namun dia mengakui, SE dan SKB 4 Menteri tetap dianjurkan, hasil tinjauannya berkali-kali di lapangan memang, banyak area tidak terjangkau internet. Sehingga jika pihaknya tidak memerintahkan, mereka yang membuat solusi berupa KBM bergiliran, yakni dengan 5 orang masuk kelas kemudian  pulang dan diganti siswa yang belum masuk.

“Jadi saya tidak bisa melarang dan memerintahkan, yang penting harus menerapkan protokol, daripada tidak ada pendidkkan sama sekali, kan lebih parah, saya realistis saja lah, intinya orangtua mengizinkan,” pungkasnya. (mal/waw)

Komentar

News Feed