oleh

Dewan Sampang Persoalkan Pengelolaan Jasa Giro Bank Jatim

KABARMADURA.ID, Sampang  – Keterbukaan tentang jasa giro kas daerah (kasda) di Bank Jawa Timur (Jatim) menyisakan banyak pertanyaan. Pasalnya, bank yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tidak transparan.

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang Agus Khusnul Yakin meminta Bank Jatim berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah. Sebab besaran jasa giro terkonfirmasi ke otoritas jasa keuangan (OJK).

“Semua pasti akan diketahui jejaknya. Jika ada perbedaan antara laporan dengan data OJK akan berdampak pada akreditasi perbankan itu sendiri,” terangnya.

Dia menegaskan, jika keterbukaan harus tetap dilakukan. Khususnya dengan pemerintah daerah. Termasuk pihak DPRD sebagai pengawasan. Hasil jasa giro harus sinkron dengan saldo sesuai ketentuan. Sehingga, dana yang masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) harus sesuai pula.

Menurutnya, besaran jasa giro tidak boleh ada permainan. Berbeda deviden yang bisa dikelola dengan cara berbeda. Sehingga, pihak bank harus mengklarifikasi soal jasa giro selama ini. Agus menambahkan, Sementara sisa anggaran di Kabupaten Sampang masih tersisa banyak. Itu setelah banyaknya anggaran refocusing tidak terserap sepenuhnya. Terpenting yang harus diketahui APBD Sampang 2020 mencapai Rp1,8 triliun.

“Sejak pertengahan tahun 2018 saya sudah tidak mengikuti itu. Sebelumnya saya mengikuti jejak jasa giro di Sampang,” katanya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut meminta adanya perlu pengawasan bersama soal jasa giro. Mengingat anggaran yang masih banyak belum terserap. Sebab semakin banyak anggaran yang ngendap maka jasa giro semakin besar.

“Saya selalu mengingatkan dulu ke pemerintah daerah. Jangan mengorbankan program yang penting demi untuk mendapatkan jasa giro yang lebih besar,” ucapnya.

Pembina Pusat Kajian Transparansi Anggaran Indonesia (Puskatra) Syamsudin berharap, semua pihak melakukan pengawasan bersama. Sebab jasa giro dengan anggaran besar rawan penyimpangan.

“Kami akan terus melakukan upaya pengawasan. Sebab dana tahun ini banyak yang ngendap. Sehingga perlu transparansi dari pihak bank,” katanya.

 

Wakil Pimpinan Bank Jatim Cabang Sampang, Iwan berusaha dikonfirmasi ke meja kerjanya belum berhasil. Bahkan berusaha dikonfirmasi melalui nomor saluran via whatsapp belum ada tanggapan.

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang Saryono, juga enggan berkomentar. Padahal, pihaknya mengetahui keluar masuknya anggaran negara. Termasuk dana yang masih tersimpan di kas daerah secara keseluruhan.

Sayangnya, berusaha dikonfirmasi ke meja kerjanya tidak berhasil. Terakhir dikonfirmasi melalui nomor ponselnya tidak ada tanggapan. (km54/mam)

 

 

 

 

Komentar

News Feed