Dewan Soroti Rencana Mutasi Jabatan

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Rencana mutasi sejumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, mulai menjadi bahan perbincangan di kalangan para wakil rakyat. Mereka meminta, agar penentuan posisi mutasi harus proporsional. Hal tersebut diungkapkan,  Anggota Komisi I DPRD Sampang, Aulia Rahman, Senin (04/01/2021).

Menurutnya, penentuan posisi personil dalam mutasi harus ditentukan sesuai dengan efektifitas jalannya pemerintahan. Mulai jabatan terendah hingga tertinggi. “Visi dan misi pemerintah berjalan mulus jika personil yang ditempatkan proporsional. Sesuai dengan konsisten ilmu para pejabat di bidang masing-masing,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, pemerintahan yang sehat adalah pemerintah yang mengedepankan kualitas pejabat, bukan pada hubungan emosional pejabat dengan pemangku kekuasaan. Termasuk, pejabat pratama yang sudah melalui berbagai tahapan seleksi. Sebab, masih banyak penempatan pejabat eselon II dan III tidak sesuai kemampuan personil.

Sehingga, perlu adanya pembenahan, untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. Selain itu, beberapa jabatan kosong masih banyak di lingkungan pemerintah Sampang. Tidak sedikit, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diisi pejabat pelaksana tugas (Plt). Meski tidak berpengaruh secara signifikan, namun secara aturan ada kewenangan yang tidak penuh.

“Penempatan jabatan tidak hanya cukup dengan hubungan emosional dengan bupati. Tapi juga perlu adanya kemampuan yang mumpuni dari setiap pejabat,” sarannya.

Pihaknya berharap, sistem jual beli jabatan tidak terjadi di Sampang. Sebab, hal tersebut mengganggu dalam penentuan pejabat yang proporsional dan kompeten. Akibatnya, berdampak pada proses tercapainya target pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan menegaskan di Kabupaten Sampang tidak ada jual beli jabatan. Menurutnya, penentuan jabatan sudah melalui kajian dan evaluasi kinerja. “Apalagi pejabat pratama. Mereka yang bersaing harus melalui seleksi ketat. Pak Bupati tidak main-main soal penempatan pejabat,” responnya. (man/ito)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *