Dewan Tekan, DTKS Dikelola Perguruan Tinggi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/DOKUMEN) PENDATAAN: Wakil rakyat di Kabupaten Sampang, menyarankan agar pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dilakukan oleh perguruan tinggi yang berkompeten di bidang ilmu teknologi (IT).

KABARMADURA.ID, SAMPANG -Prioritas pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, diserahkan ke perguruan tinggi yang berkompeten di bidang ilmu teknologi (IT). Sebab, selama ini keberadaan data penerima bantuan sosial (Bansos) kerap kali amburadul. Hal tersebut diungkapkan, Anggota Komisi II DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni, Kamis (11/03/2021).

Menurutnya, tidak semua perguruan tinggi bisa dipercaya mengelola DTKS. Akan tetapi, harus diseleksi terlebih dulu. Sehingga, pengelolaan data oleh instansi atau lembaga perguruan tinggi dari hasil seleksi, mampu menyajikan data  yang benar-benar valid dan tepat sasaran. Salah satu alasan harus perguruan tinggi, lantaran diyakini tidak terinventarisir politik desa.

Bacaan Lainnya

“Karena semuanya orang luar. Namun, hal itu perlu kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuda setempat. Kami lebih sepakat ketika pihak ketiga dalam pengelolaan DTKS ini, dari perguruan tinggi. Karena pendataan itu mudah terintervensi oleh politik desa,” ujarnya.

Meski mengarahkan pengelolaan dilakukan perguruan tinggi, Bung Fafan sapaan akrabnya berpesan, agar Dinsos menyeleksi perguruan tinggi yang nantinya akan mengelola DTKS. Sebab, dikhawatirkan tidak serius dalam pengelolaannya.  “Kami khawatir terjadi seperti kasus yang ada di Kabupaten Bangkalan,” ucapnya.

Pihaknya menegaskan, kades tidak perlu terlalu masuk dalam pendataan DTKS. Sehingga, tidak terjadi perbedaan tebang pilih masyarakat yang nantinya akan mendapatkan bansos. Dengan demikian, diyakini pendataan DTKS benar-benar objektif.  “Meski dikelola oleh perguruan tinggi, harus memberikan penunjukan dulu sebagai pembuktian. Dan itu harus dikelola dengan maksimal,” tegasnya.

Menurutnya, bermitra dengan perguruan tinggi bukan lantas tidak mempercayakan kepada instansi lain. Seperti, karang taruna (katar). Bahkan, secara kondisi di lapangan  data mengenai masyarakat lebih paham katar. Hanya saja, mudah terintervensi.

“Kalau katar memang lebih paham di lapangan, dan mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat, hanya saja ketika katar yang akan dijadikan pihak ketiga, khawatir pengelola DTKS ini diintervensi dan ancaman lainnya,” tukasnya.  (mal/ito)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *