Di Balik Recana Pembukaan Lahan Garam Baru, Perorangan Kuasai Tanah Negara

News47 views

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Masalah pembukaan tambak garam baru di kawasan Pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Sumenep, tidak kunjung menemukan titik temu. Bahkan cenderung lebih alot. Penolakan dari warga setempat semakin banyak menerima tantangan. Terlebih, terdapat keanehan pada lahan di bibir pantai itu, karena telah disertifikat atas nama perorangan. 

Koordinator Gerakan Masyarakat Menolak Reklamasi (Gema Aksi) Amirul Mukminin menyatakan, status kepemilikan lahan yang akan dibangun tambak merupakan kawasan pantai, atau tepatnya kawasan milik negara. 

“Kalau berdasarkan peta yang kami kantongi, 6 hektare milik kepala desa, Pak Muhab. Tapi, beredar informasi terakhir sebagian dijual ke orang luar desa, sehingga tinggal dua atau empat hektare,” ungkap dia, Rabu (12/4/2023).

Berdasarkan data yang dikantongi Gema Aksi, dari 41 hektare lahan yang akan digarap tambak garam, 21 di antaranya statusnya dikuasai perorangan berupa sertifikat hak milik  (SHM). Bahkan, paling besar atas nama Muhab, seluas 6 hektare dibanding 7 pemilik SHM lainnya. 

Amir menyebut, puluhan hektar pantai yang ber-SHM tersebut umumnya dikuasai warga luar desa di Kecamatan Kalianget, di  antaranya Umar Sadik seluas empat hektare, Abdurrahhman seluas satu hektare, Said seluas empat hektare, dan Busanai seluas empat hektare. 

Namun dia mendapai keanehan, karena dengan terbitnya SHM di kawasan pantai di desanya, yang bahkan akan digarap tambak garam. Padahal kawasan itu merupakan mata pencaharian warga sekitar. 

Baca Juga:  Fakta Baru Polemik Tambak Garam di Sumenep: 20 Hektare atas Nama Kades

Dia menduga ada aturan yang diabaikan dalam proses penerbitan SHM seluas 21 hektare itu. Karena menurutnya, tanah negara memang boleh dimohonkan ke negara untuk kepentingan publik, bukan perorangan atau perusahaan. 

Jika Badan Pertanahan Negara (BPN) yang menerbitan SHM, imbuh Amir,  bisa jadi penyalahgunaan wewenang dan bisa dipidanakan. 

Sementara itu, Kades Gersik Putih Muhab belum bisa dikonfirmasi mengenai 21 hektare kawasan pantai yang dikuasai perorangan tersebut. Namun, pada kesempatan sebelumnya, dia membenarkan bahwa sebagian besar kawasan pantai di desanya yang akan dibangun tambak garam berstatus SHM. 

“Ini (lahan yang disertifikat, red) tidak bisa diganggu gugat, dan sebagian dikuasai orang luas, ada juga warga Gersik Putih, Pak Zaini 1 hektare dan saya sendiri 2 hektare,” jelasnya. 

Muhab menyampaikan, SHM tersebut terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Kades  Gersik Putih. 

“SHM sebagaimana yang dimaksud terbit jauh sebelum saya terpilih menjadi kades Gersik Putih,” jelas Muhab. 

PANTAI YANG DISERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)
Versi Gema Aksi

  1. Zaini/suami kades lama 10.437 m2
    2.  Muhab/Kades Gersik Putih        60.000 m2
    3.  Samiuddin                                      10.437 m2
    4.  Abdurrahman                                 10.314 m2
    5.  Said                                                   10.315 m2
    6.  Said                                                   30.000 m2
    7.  Busani                                               41.739 m2
    8.  Umar Sadik                                     40.000 m2
    Total                                               21 hektare lebihVersi Kades Gersik Putih Muhab ketika sosialisasi ke RT 01 RW 01
  2. Zaini 1 hektare
    2.  Muhab                    2 hektare
    3.  Dullah                     4 hektare
    4.  Umar Sadik            4 hektare
    5.  H. Bunasra             4 hektare
    6.  Suto                          1 hektare
    7.  Abdurrahman         1 hektare
    8.  Atnawi                   4 hektare
    Total                       21 hektare
Baca Juga:  Belum Dikerjakan, Proyek Pembangunan Kantor KPU Pamekasan Butuh Syarat Tambahan

Pewarta: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *