oleh

Di Balik Sengkarut Data Penerima Bansos

Masing-Masing Kabupaten Miliki Permasalahan

Kabarmadura.id-Wabah Covid-19 berdampak terhadap minimnya pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pemerintah, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan desa, mengalihkan sejumlah program anggaran untukkegiatan bantuan sosial (bansos).

Namun,kegiatan itu mendapat sorotan dari Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Achsanul Qosasi, menyusul ditemukannya banyak yang tidak tepat sasaran.

Bahkan, ada temuan bahwa data kemiskinan yang digunakan sebagai acuan penerima bansos, diambil dari data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014.

“Bansos tidak tepat sasaran. Data kita sangat lemah. Data kemiskinan yang dipakai adalah data TNP2K 2014,” kata pria yang familiar disapa AQ tersebut melalui cuitan akun twitter pribadinya.

Seperti yang disampaikannya, pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah yang memiliki kepentingan melayani rakyatnya, yang seharusnya dilakukan setiap 6 bulan.

Sebagai pimpinan BPK, AQ mengaku sudah memeriksa DTKS tahun 2018, hasilnya  ditemukan, dari 514 kabupaten/kota, hanya 29 kabupaten yang tertib melakukan pembaharuan data setiap 6 bulan.

“Sisanya hanya mengesahkan yang ada, dan dominan unsur politik di daerah,” sambungnya.

Imbas dari tidak melakukan pembaharuan data membuat banyak data yang tidak sepadan, serta tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi syarat penerima bansos.

Pria asal Kecamatan Lenteng, Sumenep ini juga menegaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah yang berwenang.

“Ada 20 juta lebih tanpa NIK, tapi menjadi KPM. Di sini lah letak masalahnya. LHP tersebut sudah kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah sehingga sudah menjadi milik publik, bukan rahasia untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (idy/waw)

Diterjang Wabah, Masih Sibuk Verifikasi

(FOTO: KM/MOH SA’ED)
BANTUAN: Sejumlah warga terlihat sedang menerima bantuan sosial beberapa hari lalu.

BANGKALAN-Setelah diterjak paceklik karena wabah Covid-19, pembaharuan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Bangkalan justru baru dimulai. Akibatnya, sampai saat ini penyaluran bantuan sosial dari pemerintah jadi tersendat.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan Sukardi mengaku bahwa DTKS masih dalam verifikasi. Pihaknya ingin lebih teliti karena tidak ingin ada kesalahan dalam pendataan.

“Bantuan sosial kami menggunakan DTKS, namun data tersebut kamiverifikasi ,kemudian disesuaikan dengan update lapangan yang sekarang agar tidak ada data yang tumpang tindih,” terangnya, Selasa (12/5/2020).

Alasan Sukardi, pada tahun ini tidak ada anggaran untuk memperbaharui DTKS. Sehingga pendataan pada tahun ini sudah menggunakan sistem yang berbeda.

“Untuk memperbarui data DTKS, tidak ada anggaran, sebab anggaran lebih difokuskan ke SIKS-NG yang berbasis android, kami sudah merancang akan bekerja sama dengan akademisi untuk melakukan pendataan,” imbuhnya.

Pembaruan data yang sebelumnya setiap 6 bulan sekali, sekarang dipercepat menjadi 3 bulan sekali. Namun pembaruan data tahun ini masih diambil 6 bulan, sebab pada bulan April ada perubahan anggaran lantaran adanya Covid-19, sehingga ditiadakan sampai Juli.

Anggaran pembaruan data disalurkan ke setiap desamelalui operator desa, mereka tinggal mengupdate data yang ada, sebab dari jumlah 516 ribu NIK, DTKS ada sekitar 150 ribu yang tidak valid.(sae/mam/waw)

Akui Tidak Diperbaharui Setiap 6 Bulan

(FOTO: KM/IMAM MAHDI)
AMBURADUL: KPM BST nampak melakukan pengambilan dana BST di Kantor PT. Pos Indonesia Sumenep.

SUMENEP-Dinas sosial (Dinsos) mengakui Sumenep mengakui, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI masih mengunakan acuan data kemiskinan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2014.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Moh. Iksan membenarkan temuan BPK RI sebagaimana disampaikan pimpinannya, Achsanul Qosasi.

“Apa yang dakatakan pak AQ itu tidak salah, datanya memang data memang TNP2K 2014, harus dimutakhirkan,” katanya, Selasa (12/5/2020).

Namun pihaknya enggan disalahkan 100 persen. Sebab, yang melakukan pendataan adalah desa. Sehingga desa harus bertanggung jawab dengan memeriksa ulang data yang sudah distorkan.

Kemudian Dinsos memperbaiki data dengan melakukan pemutakhiran. Sebab, sudah ada perintah dari Kemensos RI untuk pemutakhiran DTKS dimaksud.

Menurutnya, pemutakhiran itu tidak mudah, harus banyak menelan dana. Setidaknya, kata Iksan, butuh senilai Rp2 miliar untuk menjadikan data tersebut valid dan normal. Dia juga tidak meanpik bahwa bansos tidak tepat sasaran. Namun, tidak semuanya KPM.

“Saat ini pendataan yang dilakukan setiap 6 bulan juga tidak berjalan. Sehingga, desa mulai saat ini mengecek data KPM bansos,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri mengatakan, indikasi tidak tepat sasarannya bansos, saat ini ada salah satu PNS yang masuk sebagai penerima. Seharusnya, setiap dua bulan harus dicek ulang, baik dari desa maupun dari dinsos.

“Ini jelas bahwa DTKS sudah tidak update, minimal setiap 3 bulan dimutakhirkan,” ujarnya. (imd/waw)

Tumpang Tindih Data Jadi Kebiasaan

(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF)
DATA: Dinsos Pamekasan klaim terus lakukan update DTKS.

PAMEKASAN-Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinsos) Pamekasan mengklaim melakukan update data terpadu kesejahteraan social (DTKS) setiap 3 bulan sekali.Hal itu sebagai wujud penyajian data valid untuk penyaluran bantuan sosial.

Sebagaiman disampaikan Kepala Dinsos Pamekasan Syaiful Anam, untuk pembaharuan DTKS berdasar dari aturan pemerintah pusat dalam satu tahun diupdate selama empat kali.

“Kalau ketentuan pusat dalam satu tahun 4 kali, dan tentunya itu tergantung dari komitmen masing-masing desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dengan melalui sistem informasi kesejahteraan sosial-next generation (SIKS NG),”ungkapnya, Rabu (13/5/2020).

Lebih lanjut, pembaharuan data tingkat desa dan kelurahan itu, disesuaikan dengan setiap data penerima jaring pengaman sosial (JPS).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Khairul Umam, sudah mendesak Pemkab Pamekasan sejak tahun 2019 untuk terus memperbaharui data, kemudian dijadikan dipadukan dengan data lainnya.

Sebab, Bahkan tidak dipungkiri, setiap program bansos selalu diiringi masalah tumpang tindih data penerima.

“Kami sudah minta untuk membuat big data yang disinergikan dengan data lain sekaligus dikroscek kelapangan kevalidannya, saya yakin ini bukan hanya persoalan di kabupaten Pamekasan,”ujarnya. (rul/waw)

Pembaharuan Lewat Musdes Tidak Berjalan

(FOTO: KM/DOKUMEN)
KACAU: Dinsos Sampang memastikan data penerima Bansos mengacu pada DTKS dari pusat, pembaharuannya melalui musyawarah desa (musdes).

SAMPANG-Penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak wabah Covid-19 di Kabupaten Sampang, disebut-sebut banyak yang tidak tepat sasaran.

Namun, Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Sampang Nasrun tidak menampik jikalau penerima bansos selama ini masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena DTKS yang digunakan masih yang lama, yakni hasil pendataan lima tahun yang lalu dan itu berlaku secara nasional.

Kendati demikian, Nasrun mengaku terus memperbaharui data secara berkala dan rutin. Tetapi masalahnya, selama masyarakat yang masuk DTKS  masih menggunakan KTP dan KK lama, maka pembaharuannya menjadi tidak valid.

“Sampai sekarangpun masih ada puluhan ribu masyarakat yang terdata di DTKS ini menggunakan KTP lama atau data kependudukannya tidak diperbaharui, sehingga tidak valid,” ucap Nasrun saat dikonfirmasi Kabar Madura, Kamis (14/5/2020).

Warga Sampang yang terdata di DTKS itu tercatat sebanyak 159.013 KK. Namun menurut Nasrun, pembaharuan data tidak serta merta bisa mengubah data penerima bansos, tetapi masih ada tahapan lain, yakni harus diputuskan dan dibuatkan berita acara melalui musyawarah desa (musdes), tapi hal ini belum dilaksanakan oleh mayoritas desa.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sampang Edi Subinto mengaku, pihaknya hanya sebatas menyesuaikan data Dinsos dengan instansinya.Setelah disesuaikan, dikembalikan ke Dinsos untuk dikroscek ke lapangan dan dipastikan kebenarannya.

“Kalau kami (Dispendukcapil red) hanya sebatas penyesuaian, kami tetap layani permohonan pembuatan dan perbaharuan dokumen kependudukan ini,” bebernya. (sub/waw)

DITOLAK: 4.018 data KPM BLT Kemensos diajukan ulang.

(FOTO: KM-JAMALUDDIN)

SAMPANG-Sebanyak 4.018 data keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan langsung tunai (BLT) sempat ditolak Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, data yang diambil dari 27.518 ribu KPM di Sampang itu, merupakan data lamadiajukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang.

Sehingga, Dinas Sosial (Dinsos) Sampang harus mengajukan ulang, dengan catatan, datanya diperpaharui melalui validasi. Sementara, hanya 23.500 data KPM yang dinyatakan valid dan akan menerima bantuan.

Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Penanganan Sosial Dinsos Sampang, M. Nashrun mengatakan,dalam program BLT terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19 itu, Sampang mendapatkan kouta sebanyak 27.518.

“Dari 4.018 data BLT Kemensos yang ditolak sudah divalidkan, sebab kami sudah perbarui datanya dan diajulan ulang,” ungkapnya, Kamis (14/5/2020).

Dijelaskan, penyebab tidak validnya  data tersebut karena data kependudukan yang tidak jelas.Tetapi karena pihaknya sudah terlanjur mengajukan, maka pihaknya akan perjuangkan data itu agar divalidasi oleh Kemensos.

Selain itu ada kesalahan masyarakat, sebab ketika disandingkan dengan data kependudukan milik Kemensos, dinyatakan tidak terverifikasi.

“Beruntungnya 4.018 data yang diajukan ulang itu diterima oleh Kemensos, tapi datanya itu diperbarui,” imbuhnya.

“Minggu ini BLT akan disalurkan, adapun satu KPM menerima Rp600 ribu dan itu berlaku tiga bulan,” pungkasnya. (mal/waw)

Data Bansos Dinilai Kurang Transparan

(FOTO: KM/MOH SA’ED)
MENJELASKAN: Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan Mahmudi menjelaskan bahwa selama ini pemkab tidak mau transparan data penerima bansos.

BANGKALAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Mahmudi  menuding, pemerintah setempat tertutup soal data penerima bantuan sosial (bansos) di Bangkalan.

Politisi Partai Hanura itu menilai, selama ini pemkab tidak pernah terbuka terkait data penerima bantuan baik program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunan (BPNT) ataupun bantuan langsung tunai (BLT).

Anggota legislatif dari Fraksi Keadilan Hati Nurani itu menyebutkan dana bansos cenderung disembunyikan.

“Bantuan Bansos seharusnya transparan baik dana bansos dari bupati maupun bansos yang diusulkan dari daerah ke provinsi, ini semua harus harus disampaikan kepada publik,” tegasnya,Kamis (14/5/2020).

Pihaknya juga sudah jenuh melihat kinerja pemkab, terutama dinas yang bersangkutan. Sebab untuk persoalan data bansos sangan sulit dipublis ke publik. Seharusnya, semua bentuk bansos dipublis, sehingga masyarakat akan mengetahui serta menghindari adanya data penerima yang  tumpang tindih.

“Nanti yang dapat PKH dapat lagi BPNT dan BLT, kan itu sudah jelas salah dan tidak sesuai juknis. Ingat yang terdampak wabah Covid-19 ini banyak, jadi jangan sampai penerima bansos pusat dan daerah orangnya sama,” imbuh Mahmudi.

Dia menceritakan bahwa ada salah satu masyarakat yang seharusnya menerima bantuan bansos namun tidak diberikan. Hal itu ditemukan berdasarkan laporan dan hasil temuan di lapangan. Maka dari itu, apabila masyarakat yang sewajarnya mendapatkan bantuan namun hanya didata saja sampai bertahun tahun. Sampai saat ini  tidak menerima yang namanya bansos.

“Kami berencana mengusulkan pemanggilan kepada dinas sosial, ini jelas sudah tidak beres dan perlu    dikawal bersama,” tegasnya. (sae/mam/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed