oleh

Di Madura, Kasus Narkoba Paling Juara

Kabarmadura.id-22 Juli 2020 diperingati sebagai Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-60, yakni hari ulang tahun bagi kejaksaan. Di usianya yang sudah melewati setengah abad tersebut, kejaksaan dituntut terus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 pengganti UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Undang-Undang 16/2004 juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (dominus litis), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive ambtenaar). Selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sejauh ini, dari empat kejaksaan negeri (kejari) di Madura,  yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, selama medio Januari-Juli 2020, tercatat sudah menangani 849  perkara hukum.

Dari empat kejari tersebut, Kejari Sampang tercatat sebagai yang tersibuk, karena menangani sebanyak 307 perkara dan Sumenep  tercatat paling kecil dengan hanya 108 perkara.

Perkara hukum yang sedang atau sudah ditangani juga beragam masalah. Mulai dari kasus korupsi, penyalahgunaan narkotika, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sejauh ini, penyalahgunaan narkotik dan zat aditiktif lainnya, tercatat sebagai perkara yang paling banyak memenuhi meja sidang kejari. Sebanyak 233 perkara dari 849  total perkara, adalah perkara hukum karena penyalahgunaan narkotika.  Jumlah kasus perkara khusus tersebut, mencapai 27,44persen.

Perkara khusus lainnya yang juga menjadi perhatian adalah korupsi. Dari empat kabupaten, korps kejaksaan di Madura saat ini tercatat menangani 27 kasus korupsi.

Tuntutan seumur hidup, pernah diajukan oleh Kejari Sampang. Namun, dalam proses peradilan, putusan majelis hakim hanya menetapkan hukuman 10 tahun. Putusan tersebut menjadi hukuman terbesar dari seluruh kejari di Madura. (bri/waw)

849 PERKARA DITANGANI KEJAKSAAN DI MADURA

233 Perkara Narkotika (27,44 persen)

27 Perkara Korupsi (3,18 persen)

Sering Terima Laporan Asal-asalan

(FOTO: KM/SUBHAN)
SIBUK: Kejari Sampang siap memberikan pelayanan yang terbaik dalam penanganan pidana khusus dan umum.

SAMPANG-Penanganan perkara pidana khusus dan umum oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang masih menyisakan beberapa yang harus segera diselesaikan. Sementara itu, laporan dari masyarakat terus berdatangan.

KepalaKejari Sampang Maskur melalui Kasi Pidsus Edi Sutomo mengatakan, pada prinsipnya, semua laporan masyarakat tetap ditindaklanjuti dan diproses secara hukum. Tetapi ada tahapan dan proses yang harus dilalui, sehingga tidak semua laporan yang masuk bisa segera diproses, tapi ada yang masih dikembalikan kepada pelapornya untuk dilengkapi.

Kata dia, setiap laporan dari masyarakat dan lembaga itu tetap ditindaklanjuti, namun tetap harus melihat kearifan lokal di masyarakat, semisal ada pesta demokrasi pemilihan kepala desa (pilkades) dan semacamnya.

“Selama laporannya lengkap, tetap diproses, tapi terlebih dahulu ditelaah, disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, jadi prosesnya harus dilakukan secara bertahap,” ucap Edi Sutomo (20/07/2020).

Jika terbukti bersalah, sudah memenuhi semua unsur, baik hukum formil dan materiil serta yuridisnya, maka tetap diproses. Jika laporan yang diajukan tidak memenuhi salah satu unsur itu, maka harus dikembalikan kepada yang bersangkutan.

“Sampai sekarang, kami masih sering terima laporan dari masyarakat yang asal-asalan, maka berkas dikembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi dulu, prinsipnya kami tetap respon semua laporan dari masyarakat ini,” tukasnya. (sub/bri/waw)

 

Komentar

News Feed