Dianggap Gagal Usut Dugaan Kasus Korupsi, Sejumlah Demonstran Tuntut Pemecatan Ketua DPRD

  • Whatsapp
(FOTO: KM/ALI WAFA) BERJUANG SIANG MALAM: Para aktivis menggelar tenda dan menginap berhari-hari di depan kantor DPRD Pamekasan untuk memperjuangkan aspirasinya.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN -Beberapa pekan terakhir, aksi unjuk raja maraton mewarnai Pamekasan. Para demonstran memblokade akses keluar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

Massa aksi juga menggelar sejumlah tenda di depan kantor Dewan. Mereka menginap di depan gedung DPRD siang dan malam. Sejumlah poster berisi tuntutan dipasang di gerbang kantor Dewan.

Bacaan Lainnya

Ketua Perkumpulan Pemuda Pengawal Keadilan (PPPK) Basri menjelaskan, aksinya itu dilakukan karena DPRD Pamekasan dianggap tidak becus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai legislatif. “Kami tidak akan membubarkan diri sebelum tuntutan kami dipenuhi,” tegas Basri.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menuntut agar ketua dan sekretaris DPRD dipecat atau mundur dari jabatannya. Sebab menurutnya, DPRD telah gagal menjalankan tanggung jawab dan amanahnya sebagai wakil rakyat. Salah satunya dalam melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) wakil bupati (wabup) Pamekasan.

Basri juga menuturkan, sistem absensi kehadiran anggota DPRD semrawut. Karena itu, banyak anggota Dewan yang sering tidak masuk kantor. Sebab hal itu, pihaknya menuntut Sekwan dipecat atau mundur dari jabatannya. Karena disebut gagal dalam menyusun mekanisme absensi yang ideal.

“Aksi ini agar jadi atensi oleh pemerintah pusat, agar Mendagri tahu bagaimana kondisi Pamekasan. Agar mereka ini dipecat,” tegas Basri.

Di sisi lain, DPRD juga dianggap gagal dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil sigap. Selanjutnya, Badan Kehormatan (BK) DPRD juga dinilai gagal dalam mengusut dugaan kasus pemalsuan tanda tangan anggota DPRD.

Atas hal itu, pihaknya juga menuntut agar ketua BK DPRD dan anggota DPRD terduga pemalsu tanda tangan mundur atau dipecat. Tuntutan pemecatan tersebut menurut Basri telah melalui proses kajian yang cukup matang.

Basri mengaku kecewa karena kendati telah berhari-hari menduduki kantor DPRD, pihak DPRD Pamekasan enggan menemui mereka. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari pihak DPRD terkait tuntutannya tersebut.“Dewan seperti takut menemui kami,” ucap Basri.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pamekasan H. Hermantao tidak bisa dihubungi saat berusaha dikonfirmasi terkait aksi demonstrasi di depan gedung Dewan.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *