oleh

Dianulir Kemendagri, Tetap Paksakan Parkir Berlangganan

Kabarmadura.id/SAMPANG – Meski dianulir oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2006 soal parkir berlangganan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang melalui Dinas Perhubungan setempat terus memaksakan hasratnya dengan dalih peningkatan Pendaparan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir berlangganan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sampang, M Zuhri membenarkan bahwa adanya penolakan dari Kemendagri, namun demikian karena demi menyelamatkan PAD Kabupaten Sampang, maka langkah tersebut tetap dipaksakan.

“Itu awalnya menjadi keinginan Pemerintah Provinsi Jatim dan Mantan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto, kami hanya menyiapkan regulasinya saja, sedangkan Bupati Sampang merespon baik,” katanya.

Dikatakannya, setiap tahunnya target PAD dari parkir terus mengalami penurunan, tercatat 2018 parkir ditargetkan Rp150 juta namun terealisasi sebesar Rp96 juta,sedangkan tahun 2019 Pemkab Sampang menargetkan Rp1,5 Miliar.

“Nah dengan parkir berlangganan ini, diharapkan menjadi penyelamatan,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, mengenai parkir berlangganan diakuinya sudah ada regulasi baik di Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup). Regulasi tersebut akan segera disosialisasikan.

“Memang masih belum diuji publik, karena sebelum diuji publik regulasi itu harus lengkap,” tegasnya.

Mengenai parkir berlangganan, lanjut M Zuhri, sudah diatur dalam Perda No 5 Tahun 2011, tentang parkir berlangganan. Di pasal 46 ayat 1, Pasal 48 ayat 2 itu ada. Nah kalau ada omongan di luar ya silahkan. Rencana parkir berlangganan ini sudah dibahas di DPRD bahkan parkir PAD sektor parkir berlangganan sudah dibahas di dewan.(awe/pai)

Komentar

News Feed