Dibatalkan Karena Covid-19, Legislatif Minta Kemendikbud Tiadakan UNBK Selamanya

  • Whatsapp
(KM/FA'IN NADOFATUL M.) DIBATALKAN: Terlihat seorang pengendara di depan kantor Disdik Cabang Bangkalan

Kabarmadura.id/Bangkalan-D ibatalkannya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) karena Covid-19 mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan Nur Hasan. Menurutnya, UNBK harus tetap ditiadakan walaupun nantinya pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk selamanya menghapus UNBK. Sebab, menurutnya, kualitas peserta didik tidak bisa diukur hanya dengan satu kali ujian. Bahkan ia menuturkan, tingkat kemampuan siswa yang mengerti adalah daerah masing-masing, bukan pemerintah pusat.

“Setiap daerah kan berbeda-beda kemampuannya. Jadi kalau siswa dinilai kemampuannya hanya dengan UNBK dan kriterianya ditentukan oleh pusat itu kan tidak adil. Jadi saya sangat sepakat jika UNBK dibatalkan,” tuturnya.

Apalagi menurutnya, saat ini ada otonomi daerah. Seharusnya, kata Nur Hasan, pendidikan masuk dalam otonomi yang nantinya bisa dilakukan kebijakan-kebijakan berbeda untuk setiap daerah. Namun, kenyataannya hingga saat ini UNBK sendiri standar mutunya masih diatur oleh pemerintah pusat. Sehingga, mau tidak mau daerah harus mentaati aturan atau kebijakan yang telah diatur pusat.

“Tapi daerah juga harus punya standar mutu baik menurut sekolah ataupun daerah. Jadi, standar kelulusan bukan ditentukan hanya kecerdasan intelektualnya saja, karena itu tadi, yang mengerti kemampuan siswa itu kan daerahnya masing-masing,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, Bambang Budi Mustika mengatakan, di tingkat kabupaten hanya mengikuti keputusan tersebut. Bambang mengaku sangat setuju dengan peniadaan UNBK tersebut. Sebab, penyebaran pandemi Covid-19 sangat membahayakan masyarakat khususnya bagi para siswa dan keputusan itu bisa menjadi salah satu langkah antisipasi.

“Covid-19 ini sangat berbahaya, jadi saya sangat setuju jika siswa itu dilarang untuk berkumpul,” katanya.

Bambang menjelaskan, berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 tahun 2020 itu, syarat kelulusan siswa SMP diambil dari nilai yang diperoleh selama 5 semester sebelumnya, ditambah dengan prestasi akademik dan non akademik siswa.

Ia menjelaskan, mulai tahun 2020 USBK (SD) itu diganti asessmen. Kalau UNBK tingkat SMP rencananya terakhir tahun ini, karena ada bencana Covid-19 ini akhirnya Kemendikbud memutuskan menghapus UN ini.

“Yang jelas SMP dulu karena sudah positif batal, kalau SD belum tahu, itu rencana UN-nya kan Mei. Kalau SMP, kelulusan siswa sepenuhnya kewenangan sekolah,” tandasnya. (ina/pai)

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *