oleh

Dibutuhkan, Dipalingkan dan Dikontroversialkan

Tambang Batuan di Madura

Kabarmadura.id-“Tidak ada galian C sekarang. Pengusaha atau siapapun tidak akan mendapatkan izin untuk mengurus tambang galian C,” ucap Junaidi, salah satu aktivis sosial di Sumenep.

Pernyataan tidak ada galian C tersebut, ungkap Junaidi, karena merujuk pada Undang UndangNomor 4 tahun 2009 yang mengubah istilah galian C dengan tambang batuan. Pun jelas, penggunaan istilah galian C juga tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomormor 3 Tahun 2020  sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

Istilah galian C memang digunakan untuk pertambangan nonlogam  dan batubara pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967. Istilah tersebut tidak pernah digunakan kembali sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 dan diganti dengan istilah tambang batuan.

Untuk tambang batuan, ulas Junaidim saat ini diatur di BAB XI A pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Di undang-undang tersebut menerangkan, pengusaha tambang batuan bisa dijalankan oleh orang perseorangan yang berada di wilayah bersangkutan, koperasi dengan anggota warga di wilayah bersangkutan atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Jika memang pengusaha bersedia mengurus perizinan, sebenarnya mudah. Tetapi, meski pengusaha mengurus perizinan, ulas Junaidi, jika dalam pembangunan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah saja tidak mensyaratkan harus berasal dari tambang batuan yang berizin, akan menjadi sia-sia.

“Begini saja, misalnya untuk pembangunan sebuah gedung milik pemerintah, tanah urukan dan batu pasangnya, mereka gunakan hasil tambang batuan. Apakah mereka mensyaratkan harus berasal dari tambang berizin baik dalam kontrak maupun berupa perda,”  ungkap Junaidi.

Belum lagi, imbuhnya, beberapa pembangunan rumah warga juga menggunakan hasil tambang yang kepastian apakah berasal dari tambang batuan berizin atau tidak berizin juga belum diketahui.

“Seyogyanya tambang batuan harus berizin dan legal. Tetapi, saat mereka legal dan resmi, pemerintah daerah juga harus tegas dengan mensyaratkan seluruh penggunaan bahan baku infrastruktur haruslah berasal dari tambang legal. Ada konsekuensi jika tidak gunakan hasil tambang legal,” pinta Junaidi.(bri/waw)

Bebas Gunakan yang Ilegal

Tidak Ada Aturan Harus dari Tambang Legal

Hasil tambang batuan, sejatinya sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, baik berupa jalan maupun gedung. Sebagian juga digunakan warga untuk proyek perumahan.

Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah di Madura tidak ada yang mengatur secara khusus agar bahan dari tambang batuan berasal dari tambang legal. Juga tidak diatur dalam kontrak kerja dengan pihak ketiga maupun perda.

Demikian halnya dengan warga yang membangun rumah, mereka juga abai untuk mensyaratkan hasil tambang batuan yang mereka gunakan harus berasal dari tambang legal.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram mengatakan, dalam pembangunan daerah, baik infrastruktur dan lainnya, tidak terdapat aturan bahan bangunannya harus dari tambang batuan legal.

“Tidak ada aturan harus dari tambang legal. Baik regulasi dalam perda maupun dalam materi kontrak dengan pihak ketiga,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi semacam itu belum ditemukan. Hal itu berbanding lurus dengan tidak adanya sanksi bagi kontraktor yang menggunakan bahan bangunan dari hasil tambang ilegal, atau tambang yang belum mengantongi izin.

Senada dengan Pamekasan, di Sumenep, sebagaimana disampaikan Kepala Bagian(Kabag)Ekonomi dan Sumber Daya Alam (ESDA) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Mohammad Sahlan, selama ini pihaknya belum menemukan persyaratan khusus untuk pembangunan infrastruktur maupun perumahan harus berasal dari tambang legal. Namun, Sahlan mengklaim, setiap batu yang dijual akan dikenakan pajak daerah.

Dinas PU Bina Marga Sumenep, sebagai dinas teknis yang memiliki banyak program pembangunan infrastruktur, secara diplomatis mengungkapkan bahwa pembangunan di Sumenep sebagian besar menggunakan hasil tambang batuan dari Jawa.

“Galian C rata-rata dari berasal dari Jawa,”  ucapKepala Dinas PU Bina Marga Sumenep Eri Susanto.

Kendati sebagian berasal Jawa, nyatanya juga diakui bahwa tidak ada pengaturan lebih rigit mengenai penggunaan bahan baku yang berasal dari tambang batuan untuk pembangunan infrastruktur.

Penggunaan bahan baku infrastruktur tidak dipersyarakan dari tambang legal juga diakui  olehKepala Bidang (Kabid) Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL) DLH Sampang, Moh Zainullah. Menurutnya, tidak ada aturan karena barang itu dijual. Jadi terserah pemakai, sebab bahan itu layak untuk pembangunan atau tidak pasti dinilai.

“Semisal batunya tidak bagus, masak pemakai harus menggunakan itu. Jadi terserah mereka,” tuturnya.(mal/ali/imd/bri/waw)

Penggerak Ekonomi,Perburuk Lingkungan

Tambang batuan bagi sebagian warga menjadi penyangga ekonominya. Baik pemilik tanah maupun pelaku tambang lainnya, dari hilir ke hulu, juga ikut mendapat penghasilan dari hasil tambang tersebut.

“Untuk tambang batuan, warga membutuhkan untuk kepentingan pembangunan rumah dan pembangunan infrastruktur. Bagi pelaku dan pekerja tambang batuan, mereka sudah menggantungkan penghidupannya dari tambang batuan. Ini yang perlu dijembatni oleh pemerintah agar semuanya legal dan sama-sama aman baik pengguna maupun penjual,” pinta Junaidi, aktivis sosial di Sumenep.

Pintu masuk untuk jembatani pelaku tambang batuan agar legal, menurut Junaidi, bisa dimulai dari tahun 2020 ini, seiring dengan  disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Pamekasan Muharram menguraikan, terlepas dari legal dan tidaknya pertambangan untuk pembangunan daerah, pihaknya masih terbilang membutuhkan hasil tambang, terutama berupa batu gunung. Sehingga menurutnya, solusi mengatasi hal itu, yaitu dengan tetap mengikuti prosedur.

“Ya solusinya kita tunggu selesaikan izinnya, sementara tertibkan dulu yang belum berizin. Tentunya juga harus perhatikan lokasi mana saja yang memperbolehkan pertambangan,” tutupnya.

Dari aspek lingkungan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir menerangkan, pertambangan di Pamekasan tetap berdampak pada kondisi alam yang akan kian memburuk. Sejumlah bencana alam disinyalir bakal muncul lantaran tambang ilegal.

“Tentunya tetap berpengaruh terhadap lingkungan. Akan ada banjir, longsor dan lain sebagainya, yaitu dampak buruknya,” ujarnya.

Selain itu, pertambangan juga berdampak pada rusaknya penghijauan di Kabupaten Pamekasan. Pasalnya akan banyak pohon ditebang demi bisa mengambil batu di dalamnya.  Kendati begitu, dia juga mengatakan bahwa tidak aturan dalam pembangunan daerah bahan bangunannya dari tambang legal.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pamekasan Taufikurrachman menyampaikan bahwa Pamekasan masih membutuhkan hasil tambang untuk pembangunan infrastruktur daerah. Namun aturan serta prosedur yang ada harus tetap diikuti.

“Kami sedang mencari solusinya, bagaimana kebijakan nantinya bisa berpihak kepada seluruh masyarakat bukan hanya pada orang-orang tertentu,” tangkasnya.

Namun sejumlah aktivis yang belakangan ini getol menyoroti tambang ilegal, seperti Moh. Lutfi, meminta agar nasib masyarakat sekitar lokasi pertambangan juga dipikirkan. Pasalnya, mereka merasakan dampak buruk dari aspek lingkungan yang selama ini terabaikan lantaran tambang ilegal.

“Secara prinsip alam akan menjadi korban utama, dan ini akan dirasakan buruknya oleh anak cucu kita nanti. Selain itu diabaikannya aturan membuat kebijakan hanya berpihak pada orang-orang tertentu,” tegasnya.

Sementara Syafi’i, salah satu pemilik tambang asal Desa Lesong mengaku tidak memiliki pilihan lain untuk tetap melakukan usaha tambang. Dia mengaku,tambang merupakan usaha satu-satunya dan telah lama digeluti. Kendati begitu, dia tidak memungkiri bahwa selama ini melanggar aturan, karena tidak mengantongi izin.

DiIa berharap pemkab bisa mengerti kondisinya, dan bila aturan menjadi alasan harus menghentikan usahanya, maka dia bersedia mengurus izin hingga dia bisa mendapat legalitas. Namun dia meminta agar pemkab bisa mempermudah proses pengurusan izin dan tidak mempersulitnya.

“Ini mata pencaharian kami satu-satunya. Walaupun kami harus urus izin baik akan kami urus. Tapi mohon jangan dipersulit. Bantu kami,” ucapnya. (ali/bri/waw)

 

  • Terminologi bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 telah diubah berdasarkan UU No 4 Tahun 2009, menjadi batuan, sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan.
  • Tambang batuan secara khusus dalam UU No 3 Tahun 2020 diatur dalam BAB XI A Pasal 86

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020

Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara

Pasal 66

Pertambangan Rakyat   terdiri dari

  • Pertambangan Mineral Logam
  • Pertambangan Mineral Bukan, atau
  • Pertambangan Batuan

Pasal 67

Ijin Pertambangan Rakyat diberikan oleh Menteri kepada

  • Orang Perseorangan yang merupakan penduduk setempat
  • Koperasi yang merupakan penduduk setempat

Pasal 68

  • Luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada :
  • Orang perseorangan paling luas 5 hektare
  • Koperasi paling luas 10 Hektare
  • IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun

Fakta tentang Batuan

  • Pemerintah daerah di Madura, tidak pernah mensyaratkan  bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur milik pemerintah atau bangunan infrastruktur yang sumber dana berasal dari pemerintah maupun untuk pembangunan perumahan warga harus berasal dari hasil tambang batuan resmi atau legal.
  • Tidak ada satupun Perda atau regulasi dari 4 kabupaten yang mengatur tentang penggunaan bahan bangunan dari hasil tambang legal
  • Persyaratan penggunaan bahan-bahan infrastruktur dari bahan legal akan menjadikan harga-harga bahan naik
  • Sulit mendeteksi bahan-bahan yang digunakan berasal dari tambang legal atau illegal
  • Kesadaran warga untuk gunakan bahan-bahan dari tambang legal masih sangat rendah. Hal itu bisa dilihat dari minimnya pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  untuk pembangunan rumah warga.

Quite

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 Izin Pertambangan Rakyat, menambahkan luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang semula 25 hektare menjadi 100 hektare serta menambahkan jenis pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat

Komentar

News Feed