oleh

Dicurhati Petambak Garam, DPRD Jatim Janjikan Perda Petambak Garam

KABARMADURA.ID, SURABAYA – Sejumlah perwakilan petambak garam se-Madura yang tergabung dalam Forum Petani Garam Madura (FPGM), mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Rabu malam (18/11/2020). Mereka meminta para wakil rakyat itu membuat peraturan daerah (perda) tentang perlindungan terhadap petambak garam.

Permintaan itu menyusul banyaknya garam impor yang beredar bebas di Jawa Timur. Hal tersebut dinilai merugikan petambak, khususnya di Madura. Sebab, minimnya penyerapan berdampak pada rusaknya harga garam. Dampaknya, petambak garam di Madura merugi dalam dua tahun terakhir.

Perwakilan petambak garam berasal dari tiga kabupaten di Madura. Di antaranya, Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Mereka menemui Ketua DPRD Jatim Kusnadi.

Petambak garam meminta DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jatim tidak mudah mengeluarkan izin impor garam terhadap perusahaan pengelola garam. Sehingga kebutuhan garam di Jawa Timur bisa terdeteksi.

FPGM berharap pemerintah provinsi membuat database kebutuhan garam. Sesuai hasil riset, setiap orang membutuhkan jumlah konsumsi garam setiap hari. Jika dikalkulasi dengan jumlah penduduk, akan diketahui kebutuhan garam konsumsi. Dengan demikian, garam impor bisa terbatasi hanya untuk garam industri.

Selain itu, petambak meminta DPRD Jatim mendesak pemerintah provinsi tidak mudah memberikan izin bongkar muat. Khususnya untuk bongkar garam impor se-Jawa Timur. Dengan begitu, tujuan bongkar jelas peruntukannya.

Ketua FPGM, Moh. Yanto mengaku sengaja mendesak pemerintah Jatim membuat perda perlindungan petambak garam. Sehingga, penyebaran garam impor dibatasi. Kemudian ditargetkan tidak mengganggu kebutuhan garam konsumsi.

“Kami sepakat adanya garam impor. Tapi jangan sampai garam impor dijadikan garam konsumsi. Karena akan berdampak pada garam rakyat,” katanya.

Database kebutuhan garam juga dinilai penting. Sebab akan mengontrol garam impor yang dilakukan perusahaan pengelola garam. Sehingga, khusus garam konsumsi, garam rakyat bisa digunakan dan diserap dengan harga tidak merugikan.

Moh. Yanto mengaku, selama ini tidak ada perlindungan terhadap petambak garam. Sehingga garam impor merajalela. Akibatnya, banyak garam rakyat tidak terserap. Bahkan, jika ada penyerapan harga sangat rendah.

Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Kusnadi saat dikonfirmasi mengaku akan segera menyiapkan perda perlindungan petambak garam.

“Masalah itu segera kami buat bersama Bapemperda Jawa Timur. Payung hukum terhadap petambak garam memang perlu. Sehingga, ada perlindungan hukum yang jelas,” katanya. (man/waw)

 

 

 

 

 

Komentar

News Feed