oleh

Didata Sejak 2018, Kartu Kusuka Hilang Jejak

Kabarmadura.id/SAMPANG-Sejatinya, proses pendataan penerima kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (kartu Kusuka) di Kabupaten Sampang sudah digalakkan sejak tahun 2018 silam. Sayangnya, kartu yang berfunsi sebagai identitas resmi para nelayan dan pelaku usaha perikanan itu tidak kunjung disalurkan, sehingga belum bisa dimanfaatkan.

Para  nelayan Sampang yang sudah terdata mendapatkan kartu Kusuka pada tahun 2018 sebanyak 780 orang dari total sekitar 15 ribu jiwa. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kusuka, semua nelayan, pengolah ikan dan pemasaran, pembudi daya ikan, petambak garam wajib terdata dan mendapatkan kartu Kusuka sebagai idetitas resmi untuk mengakses bantuan dan sebagainya.

“Warga yang terdata mendapat kusuka, hingga kini belum disalurkan kepada penerima, sehingga belum bisa dimanfaatkan, karena kartunya masih dalam proses pencetakan,” kata  Kasi Perikanan Dinas Perikanan (Diskan) Sampang Moh. Cholil, kemarin (19/3).

Menurut dia, program tersebut sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan instansinya hanya sebatas memantau dan memonitoring progres pendataan dan pengimputan penerima kartu tersebut. Proses pendataan nelayan dilakukan oleh petugas penyuluh perikanan di Sampang.

Pendataan penerima Kusuka di Sampang hingga kini belum merata, masih banyak nelayan di wilayah pesisir yang terabaikan. Kendati demikian, pihaknya berdalih tidak memiliki kewenangan, hanya sebatas koordinasi dengan penyuluh perikanan dan pemerintah pusat.

“Yang sudah terdata saja belum memegang dan memanfaatkan kusuka ini, maka kami harap Kusuka ini segera didistribusikan kepada para penerima,”paparnya.

Semenatara itu, salah satu petugas Penyuluh Perikanan Kabupaten Sampang Moh Furqon menjelaskan, semua nelaya dan petambak yang terdata dan divalidasi, bisa memanfaatkan kartu Kusuka, dengan menunjukkan nomor registrasi, karena kartunya belum didistribusikan.

Fungsi kartu kusuka tersebut, sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, basis data dalam memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, pembinaan, pelayanan dan sebagainya, serta sebagai sarana untuk memantau dan evaluasi pelaksanaan program-program pemerintah pusat, khususnya di bidang kelautan.

“Kartu ini berfungsi sebagai perlindungan para nelayan dan petambak dan pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan asuransi, identitas resmi untuk mengakses bantuan dari pemerintah dan sebagainya,” tukas Furqon. (sub/waw)

Komentar

News Feed