Didemo, Sarankan Ganti Penyekatan Suramadu Jadi di Setiap Daerah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IST) DIDEMO: Teknis penyekatan Suramadu diganti pemeriksaan SIKM dan berlangsung sejak 21 Juni 2021. 

KABARMADURA.ID, BANGKALAN-Penyekatan di area pintu keluar Suramadu sisi Surabaya sempat dianggap sebagai langkah diskriminatif terhadap warga Madura. Akibatnya berbuntut aksi warga Madura yang merasa jadi korban diskriminasi pada Senin (21/5/2021)

Warga protes terhadap kebijakan sepihak yang ditetapkan walikota Surabaya tersebut. Sehingga berdampak pada perekonomian dan juga kebutuhan pangan warga.

Dalam aksi itu, salah satu orator Koalisi Masyarakat Madura Bersatu (KBBM) Ahmad Annur menilai, penyekatan itu kebijakan prematur. Karena seharusnya ada koordinasi dulu dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Alasannya, wabah Covid-19 bukan hanya terjadi di Bangkalan dan Surabaya, sehingga penanganannya perlu bersifat kolaboratif.

“Jangan malah memutuskan sendiri, kasihan warga Madura yang merasakan dampaknya di sektor ekonomi,” katanya saat berdemo di depan kantor walikota Surabaya, Senin (21/6/2021).

Kata Ahmad, untuk memutus mata rantai Covid-19, harus diatur melalui kebijakan kolaboratif. Dia mendasarinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19, serta Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Harusnya kebijakan swab ini lebih tepat di tempat keramaian, di Surabaya, jangan seolah mengincar warga Madura,” tuturnya.

Sedangkan menurut salah satu anggota aksi asal Pamekasan, Musbiqul Khoir, aksi yang mengatasnamakan warga Madura itu bersifat darurat. Sebab, kebijakan pembatasan yang dilakukan di Suramadu tidak hanya menyasar warga Bangkalan, tetapi di tiga kabupaten lainnya.

Jika Bangkalan kesulitan menangani wabah, kata Musbiqul, disampaikan dan minta bantuan ke walikota Surabaya serta gubernur Jatim. Sebab, jika setelah aksi tersebut masih ada kebijakan yang dinilai diskriminatif, pihaknya mengancam akan kembali mengerahkan aksi dengan massa yang lebih besar lagi.

“Kalau selama tiga kali 24 jam belum ada perubahan kebijakan, maka kami akan kembali turun dan akan ada aksi mengevaluasi gubernur Jawa Timur,” terangnya.

Anggota DPRD Jatim Syamsul Arifin juga meminta agar penyekatan dan rumah sakit darurat yang ada di titik akses dekat Suramadu agar dihentikan. Sebab, kebijakan tersebut ternyata malah menimbulkan gejolak.

“Sekarang ini ada demo, di Bangkalan juga ada demo-demo, ini karena penyekatan juga,” kata Syamsul.

Menurutnya, penyekatan cukup di masing-masing daerah. Sebab jika dilakukan di Suramadu, akhirnya banyak membuat warga nekat menyeberang laut dengan perahu kecil saat pergi bekerja ke Surabaya, dan itu beresiko.

“Lebih baik, anggarannya dialokasikan ke sana saja, sehingga bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Sedangkan Walikota Surabaya Eri Cahyadi menanggapi demo itu dengan berjanji segera menghentikan pembatasan dan tes swab di Suramadu. Dia juga memastikan akan membongkar posko penyekatan jika pemberlakuan SIKM bisa berjalan maksimal

“Kami sudah komunikasikan dengan bupati Bangkalan, jadi nanti semuanya menggunakan surat izin keluar masuk (SIKM),” kata Eri. (hel/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *